RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) Keniscayaan Melawan Ancaman Kekerasan Seksual
13 min read
Oleh : Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI
Pada daftar login menulis sendiri pojok kanan atas kontroversi
Comunication & Mass Serving Beurau Indonesia Bebas Masalah
Kekerasan dalam bentuk apa pun, dan dilakukan oleh siapa pun, adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Karena itu, negara memiliki tanggung jawab membuat kebijakan dalam rangka mengantisipasi (forward looking) untuk menghentikan segala kekerasan, dan harus sesegera mungkin mengambil kebijakan yang bersifat luar biasa (extraordinary), dalam rangka memberikan perlindungan terhadap warga negara sebagaimana sejatinya tujuan bernegara.
Dalam pemikiran Socrates, “Tujuan negara adalah bukan semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Tugas negara adalah untuk menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa, yang dipilah secara saksama oleh rakyat”.
Dengan demikian, dalam rangka terpenuhinya perlindungan hak-hak fundamental warganya, negara memiliki kewajiban untuk bertindak (obligation to conduct), melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak dan kewajiban, untuk berdampak (obligation to result), guna mencapai tujuan yang diamanatkan dalam konstitusi.
Diamnya negara (by omission) atau tidak melakukan sesuatu tindakan, atau bahkan gagal mengambil kebijakan yang menjadi kewajiban hukum, sesungguhnya merupakan pelanggaran.
Falsafah kebangsaan NKRI yang dirumuskan sesungguhnya sangatlah tegas. Sebagaimana dituangkan dalam Alinea IV UUD 1945, bahwa kehadiran negara, salah satunya, bertujuan melindungi rakyatnya.
Bahkan, disebutkan pertama sebagai tujuan pembentukan NKRI, bahwa ‘Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.
Dengan demikian, sangat jelas bahwa UUD telah mengamanatkan kewajiban agar negara melindungi rakyat (social defence) dari kejahatan apa pun. Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya menghadapi ketakutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945.
Tidak dapat dimungkiri, meskipun konstitusi secara tegas menyatakan perlindungan atas hak atas ancaman kekerasan, faktanya masih terdapat warga negara yang belum bebas dari ancaman kekerasan. Termasuk, ancaman kekerasan seksual, di mana perempuan dan anak menjadi korban terbanyak (di samping terjadi pula terhadap laki-laki).
Kejahatan luar biasa
Sejak 2001, Komnas Perempuan telah mencatat bahwa kekerasan seksual sebagai salah satu jenis kekerasan yang kerap terjadi dan bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Dalam konteks inilah harus menjadi pemahaman bersama bahwa memahami kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan dapat mengakibatkan degradasi derajat tindakan kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Meletakkan kejahatan kekerasan seksual sebagai kejahatan moralitas semata, sebagaimana diatur dalam KUHP, bahwa kejahatan seksual (perkosaan) hanya pelanggaran terhadap norma moralitas semata, bahkan normanya tidak mampu menjangkau perlidungan terhadap korban, berdampak pada pelemahan upaya penyelesaian secara hukum.
Kita tidak lupa, Presiden Jokowi pernah membuat pernyataan ketika membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta (10/5/2016), bahwa kekerasan seksual yang marak terjadi akhir-akhir ini sebagai bentuk kejahatan berat yang harus ditangani serius.
Jokowi menyatakan bahwa, “… sebuah kejahatan luar biasa. Karena itu, penanganannya harus dengan cara-cara luar biasa”.
Pada saat ini, selain KUHP, peraturan perundang-undangan seperti UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh UU No 35 Tahun 2014, UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahkan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, belum menjawab persoalan, terlebih menjangkau/menyentuh perlindungan terhadap korban dan saksi.
Hal itu karena ketiga UU tersebut hanya terbatas pada korban kekerasan dalam rumah tangga, anak, dan perdagangan manusia.
Sebab itulah, RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) sebagai upaya hukum yang progresif dalam rangka menjawab problem darurat kekerasan seksual harus segera direalisasikan menjadi undang-undang.
Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam laporannya kepada Presiden Jokowi pada 2016 menyatakan bahwa RUU PKS sesungguhnya telah digagas sejak 2012.RUU PKS, yang pernah diajukan dan disusun oleh Komnas Perempuan, LBH Apik Jakarta, dan Forum Pengada Layanan (FPL), telah diserahkan kepada pimpinan DPR pada 6 Juni 2016.
Selanjutnya, pada 8 Juni 2016 Komnas Perempuan mendatangi Istana Merdeka, Jakarta, untuk menyerahkan draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kepada Presiden Jokowi.
Sampai hari ini, keberadaan RUU PKS, meskipun selalu masuk Prolegnas, masih belum ditetapkan sebagai UU. Pada 2016, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU PKS menjadi Prolegnas Prioritas.
Pada 2017, disepakati kemudian RUU ini menjadi inisiatif DPR dan dilanjutkan pembahasannya di 2018.
Namun, di akhir tahun DPR memutuskan menunda pembahasannya hingga Pemilu 2019.
Sampai dengan berakhirnya keanggotaan DPR periode 2014-2019, RUU ini tidak berhasil disahkan. DPR periode selanjutnya memasukkan kembali RUU PKS dalam Prolegnas 2020.
Namun, sayangnya, di akhir tahun lagi-lagi RUU ini ‘terlempar’.
Bahkan, pada kesempatan menutup Sidang Bersama DPR dan DPD pada 16 Agustus 2021, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan sejumlah RUU yang akan menjadi prioritas pada tahun ini, dan RUU PKS tidak masuk daftar prioritas itu.
Banyak tantangan
RUU PKS memang menghadapi banyak tantangan. Selain dianggap ‘kontroversial’, berbagai argumentasi sebagai upaya penolakan bermunculan.
Dari terminologi kekerasan seksual yang dinilai tidak tepat hingga argumentasi bahwa publik perlu menunggu pengesahan RUU KUHP sebelum membahas RUU PKS.
Ada pula yang mempertentangkan isi draf RUU PKS dengan nilai-nilai sosiokultural, religius, Pancasila, pemikiran asing (ideologi feminisme).
Bahkan, sampai dengan kesiapan anggaran negara jika RUU ini ditetapkan saat ini dalam suasana pandemi.
‘Drama’ perjalanan politik legislasi pembahasan RUU PKS sangat ironis.
Di depan mata, bangsa ini berada pada kondisi darurat kekerasan seksual, yang setiap waktu semakin bertambah.
Harus kita akui, kepekaan negara dan elemen masyarakat terhadap pengisapan atas nilai-nilai kemanusiaan dalam bentuk ancaman kekerasan tampaknya melemah hingga pada titik nadir.
Di negara demokrasi, perbedaan pandangan adalah kewajaran.
Meski demikian, perbedaan harus diletakkan sebagai dinamika untuk mengambil sebuah keputusan.
Diskursif membangun dialog, baik di legislatif maupun di ruang publik, untuk menemukan solusi atas diskursus yang berkembang seharusnya bisa menjadi kekuatan. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019, sebenarnya membuka ruang lebar partisipasi politik rakyat dalam segala proses tahapan pembentukan undang-undang.
Atas dasar inilah, sesungguhnya fondasi bangsa yang lahir dari berbagai macam perbedaan, termasuk perbedaan pemikiran dan perspektif, justru menjadi kekuatan dalam membangun bangsa. Ketika bangsa ini mendeklarasikan dirinya menjadi sebuah negara yang merdeka, yakni NKRI, bangsa ini telah meletakkan dialog sebagai ruang untuk menyatukan pikiran-pikiran yang berbeda dalam sebuah kebijakan strategis demi kepentingan kebangsaan dalam rangka mencapai tujuan serta meninggikan derajat kemanusiaan.
Memerdekakan manusia berarti melindungi manusia dari berbagai ancaman kekerasan. Agar cita-cita luhur kebangsaan sebagai tujuan berdirinya bangsa ini dapat tercapai, kebijakan negara menjadi sangat penting.
Dalam konteks inilah penghapusan kekerasan seksual harus menjadi keniscayaan.Dalam sebuah negara demokrasi, menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengakomodasi fakta-fakta empirik yang bersifat masif dan merugikan hak-hak fundamental rakyat, termasuk membuat kebijakan melalui peraturan perundang-udangan yang bertujuan menciptakan rasa keadilan rakyat.
RUU PKS kini ditetapkan kembali dalam Prolegnas 2021–meskipun bukan sebagai RUU carry over sehingga harus dirumuskan ulang oleh DPR melalui Badan Legislasi.
Tahapan proses rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang saat ini dilakukan diharapkan dapat menemukan formulasi yang tepat untuk menyatukan perbedaan pandangan dalam rangka memformulasikan RUU PKS.
Perlu disadari oleh semua pihak, pengesahan RUU PKS menjadi UU sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, khususnya terhadap peristiwa ancaman kekerasan seksual.
Berhadapan dengan darurat kekerasan seksual, ancaman kekerasan dan kekerasan seksual berada dekat dengan rakyat, dan dapat terjadi setiap saat pada siapa pun serta dalam bentuk apa pun, termasuk kekerasan yang dilakukan melalui cyber space.
Data terkini yang dilansir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pada 3 Juni 2021 tercatat ada 3.122 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.Proses perjalanan RUU PKS yang panjang dan terjal dalam politik legislasi kita sesungguhnya sangatlah memilukan.
Hal substantif bagi perlindungan bangsa tidak menjadi prioritas, bahkan diletakkan hanya dalam ruang prosedural.
Akibatnya, ketika terjadi perbedaan pandangan, nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi acap kali luput dari prioritas politik legislasi.
Amanah pendiri bangsa
Berhadapan dengan kondisi darurat kekerasan seksual, maka perang melawan kekerasan seksual dengan memperjuangkan RUU PKS menjadi UU adalah sebuah keharusan.
Kekerasan adalah musuh bersama bagi perjuangan kemanusiaan, dan kemerdekaan sejatinya adalah menghilangkan rasa takut dari ancaman apa pun, termasuk ancaman kekerasan seksual.
Semua pihak secara bersama harus meneguhkan kembali dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Saatnya bersatu tanpa sekat, apa pun warna jaket yang dipakainya di parlemen. Sebagai wakil rakyat, para legislator memiliki kewajiban untuk memastikan negara dapat menjalankan tanggung jawab sesuai amanat UU.Rasa aman adalah bagian dari amanah para pendiri bangsa yang berkomitmen untuk selalu melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dalam bentuk apa pun.
Menjadi ironis dan ‘dosa’ kita bersama bila kita sebagai generasi penerus tidak mampu melaksanakan amanah para pendiri bangsa yang telah berjuang dan berhasil mewujudkan kemerdekaan 76 tahun lalu.
- Penerima Subsidi Gaji 2021: Calon, Tahapan, Syarat, Cara Cek Lewat WhatsApp, Siapa yang lolos?
- Fenomena gelombang Panas Indonesia
Ingin Berkontribusi?
Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.
- Serba-Serbi Hybrid Gairah Baru Usai Pandemi
- Peristiwa korban penganiayaan Jurnalis oleh oknum LSM LRM-GAK telah memasuki tahapan penyidikan
- Amatlah miris, salah seorang wartawan senior dikroyok salah satu oknum LSM
- Kades Kadungrembug Gelar Musyawarah Dengan Pemohon PTSL dan Pemohon Menyatakan Tidak Ada Pungli
- Mengurai Persoalan Pelaksanaan Vaksinasi Di Daerah
- Gotong Royong, Kunci Suksesnya PPKM Level 4
- Manfaat Secondment, Knowledge Management dan Sinergi di Kementerian Keuangan
- Efisiensi Perencanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Melalui Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
- 9 Aspek Keuangan Negara dalam UU Cipta Kerja Terkait Peningkatan Investasi
| Attachment | Size |
|---|---|
| 210710-Laporan Kajian Tata Kelola Alat Kesehatan Dalam Kondisi Covid-19_FINAL.pdf | 582.03 KB |
Baca juga :
- Bangkitkan Potensi Desa wisata, Desa sumberejo Sajikan Wisata Petik Buah Semangka
- Renungan muharram dalam acara detik pergantian tahun baru Hijriyah
- Lamongan Bisa Jadi Inspirasi untuk Melawan Covid-19
- SKK Migas Memulai Eksplorasi Diwilayah Beru Lamongan
- Menko PMK RI Kunjungi Gudang Farmasi Dinkes Gresik
- Lima Pejabat Resmi Daftarkan Diri sebagai Sekda Lamongan, Ini Penjelasannya
Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui
Baca juga (bisa di-klik) :
- Polisi Berikan Hadiah Kepada Sepasang Pengantin Baru
- Upacara Bendera Peringati HUT RI Ke-76 Dilakukan secara Khidmat dan Sederhana diTengah Masa Pandemi, Ini Penjelasannya
- Lembaga Amil Zakat (LAZ): Baznas, Lazisnu, Lazismu, YDSF, Nurul Hayat, Yatim Mandiri, dan ACT dirikan 5 Posko Bantuan PPKM Darurat di Gresik
- Bupati Gresik Bersama Kapolres, Dandim 0817 Tinjau Pusat Vaksinasi Untuk Semua di Gedung WEP
- Bupati Gresik Bagikan Paket Obat dan Vitamin untuk Warga Isoman
- Dinkes Gresik Berikan Obat dan Vitamin Gratis Bagi Warga Isoman
- Komisi D DPRD Meminta Jangan Sampai Ada Penolakan Pasien
- Gotong Royong Tanpa RTLH/Bedah Rumah Yang Roboh di Ngasin Gresik
- LSM ILHAM Nusantara Sikapi PUNGLI SMP di Gresik
- LSM ILHAM Nusantara Geram Atas Pungli 1 Miliaran Rupiah Oleh Sekolah Di Gresik
- Harga Satuan Kubikasi P3TGAI berbeda, LSM ILHAM Nusantara Akan Bedah Kasus
- LSM ILHAM Nusantara Telusuri Anggaran Bangunan Irigasi Senilai ± Rp.3 jutaan Per meter
- Cairnya program BPNT membuat dilema bagi pedagang kecil
- LSM Ilham Nusantara: Mempertanyakan Keterbukaan Informasi Publik Jalan Petung
- LSM ILHAM Nusantara pertanyakan Fungsi DPRD yang telah kesampingkan pengaduan
- LSM Ilham Nusantara Sebut Petak Umpet DPRD Gresik Terkait Aplus
Seluruh gambar dibawah ini bisa diklik untuk mendapatkan peluang dan manfaat
- SINAU BARENG Abpednas Gresik, sejalan program Gerbang Gresik (GG) terhadap pembangunan desa
- BPD Ketagihan hadirnya ABPEDNAS di Desa, Kedamean – Gresik
- BPD Driyorejo tetap kompak bersinergi membangun desa.
SILAHKAN KLIK GAMBAR-GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI/MANFAAT LAINNYA
Ganti lewat pengaturan, kecamatan, cek data dasar Jumlah KK & Anggota Keluarga di Desa Anda. Sudahkah sesuai jumlahnya atau desa anda ada/tidak ada dalam daftar Kementerian Dalam Negeri, Dirjen bina pemerintahan desa ?
Baca juga:
- Bupati Yani, Ingatkan Cara Penanganan menurunkan Pasien Terpapar Covid dan Tekan Angka Kematian
- Lewat program KKN yang didukung oleh kementerian riset teknologi UNISLA kembangkan potensi wisata situs pataan
- Bupati Lamongan Gelar sholat Idul Adha di rumah dinas, Warga diminta Patuhi Prokes
- Penjualan hewan kurban Meroket Jelang Idul Adha
- PPKM Darurat Penjualan Hewan Kurban di Lamongan Melonjak
- Bhabinkamtibmas dan Babinsa Bagikan Paket Sembako ke Warga Terdampak Covid Desa Balongpanggang Gresik
Bursa kerja :
Unduh Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di sini.
Unduh FAQ Panduan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 di sini.
Unduh Salinan SKB PTM di sini.
MODUL PEMBELAJARAN SMA TAHUN 2020/2021
Kemdikbud melalui Direktorat SMA telah menyusun Modul Pembelajaran SMA tahun 2020 semua mata pelajaran untuk siswa SMA Kelas X, XI dan XII yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan belajar dari rumah. Silakan Anda unduh pada link di bawah ini:
Modul Pembelajaran SMA Lengkap
PPKN Unduh disini
Bhs Indonesia Unduh disini
Matematika Unduh disini
Sejarah Indonesia Unduh disini
Bhs Inggris Unduh disini
Seni Budaya Unduh disini
Penjasorkes Unduh disini
PKWU Unduh disini
Biologi Unduh disini
Fisika Unduh disini
Kimia Unduh disini
Sejarah Peminatan Unduh disini
Sosiologi Unduh disini
Geografi Unduh disini
Ekonomi Unduh disini
Pelayanan dan penjelasan informasi pelaksanaan Seleksi CPNS 2021 melalui:
a. Menu Helpdesk pada https://sscasn.bkn.go.id;
b. Panitia seleksi pada :
– https://cpns.kemenkumham.go.id
– https://rekrutmen.kejaksaan.go.id
– https://ropeg.menlhk.go.id
– https://cpns.pertanian.go.id
– https://cpns.kemendikbud.go.id
– Sub Direktorat Liaison Direktorat Kerja Sama Internasional, dan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri.
Situs Terkait
- indonesia.go.id
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Komisi Pemberantasan Korupsi
- Kementerian PAN-RB
- Kementerian Keuangan
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19
• BAB 2 EPIDEMIOLOGI CORONA VIRUS (COVID-19)
• BAB 3 PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN
IMUNISASI COVID-19
• BAB 4 PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI COVID19
• BAB 5 SURVEILANS KIPI
• BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI
Daftar Isi
Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19
- Survei : Readiness dan Acceptence Study (sedang berlangsung)
- Persiapan dan Koordinasi
- Penetapan Permenkes Vaksinasi Covid-19
- Penyusunan Pedoman teknis
- Advokasi Sosialisasi Mobilisasi
- Peningkatan Kapasitas SDM, Sarana (logistic)
- Peningkatan Jejaring Pelayanan
- Sistim Informasi Manajemen
- Penyusunan Mikroplanning
- PelaksanaanVaksinasi
- Supervisi, Bimbingan teknis, monitoring
- Evaluasi Rapid ConvinienceAssesment/Survey cakupan, Post introduction Evaluation, Review Pelaksanaan
Pelaksanaan pemberian vaksinasi
1. Dosis administrasi : diberikan 2 (dua) dosis/orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan
2. Pemberi layanan imunisasi COVID-19 adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah, swasta maupun akademi/institusi Pendidikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri dalam jejaring Public Private Mix (PPM)
3. Teknis dan tempat pelaksanaan pemberian imunisasi, berdasarkan kajian ITAGI:
a. Kelompok usia produktif berusia 18 – 59 tahun, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah baik puskesmas, posbindu maupun RSUD/RSUP, kerjasama dengan klinik, klinik kantor/perusahaan, rumah sakit swasta, bidan praktek swasta dan lain – lain, termasuk pos – pos pelayanan imunisasi di tempat – tempat strategis
Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19
Memerlukan waktu 15 menit/orang
- Pendaftaran
- Pengukuran (tekanan darah, rapid test kolestrol, gula darah, dll)
- Edukasi tentang Imunisasi COVID-19
- Anamnesa (siapkan list daftar pertanyaan)
- Penyuntikan
- Informasi jadwal imunisasi selanjutnya
Catatan :
- Pelayanan posbindu 5 jam/hari
- Waktu pelayanan 15 menit
- 15 menit x 20 orang sehingga diperlukan 300 menit atau 5 jam.
Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19
PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)
- Ruang/tenda/tempat yang cukup besar, sirkulasi udara yang baik. Bila ada kipas angin, letakkan di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi;
- Bersihkan ruang/tempat pelayanan imunisasi sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
- Fasilitas mencuci tangan pakaisabun dan air mengalir atau hand sanitizer;
- Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 – 2 meter.
- Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat;
- Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah. Sasaran dan pengantar keluar dan masuk bergantian;
- Tempat/ruang tunggu sebelum dan sesudah imunisasi terpisah. Tempat duduk dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Sesudah imunisasi sasaran menunggu selama 30 menit.
Contoh Pengaturan Ruang/ Tempat Pelayanan Imunisasi
Dalam pedomen teknis ini dipaparkan pula TIMELINE PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN IMUNISASI COVID-19, serta hasil survei yang dilakukan Kemenkes.
- Diperlukan pelaksanaan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19 (mempertimbangkan vaccine hesistancy di Indonesia)
- Country readiness assesment dalam rangka menilai kesiapan pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap mikroplanning, pelaksanaan dan
monev - Pembentukan kelompok kerja tingkat nasional, provinsi/kab/kota dalam rangka koordinasi, harmonisasi pelaksanaan imunisasi COVID-19
- Pelaksanaan Cost Effectivess Analysis (CEA) imunisasi COVID-19, apabila imunisasi COVID-19 akan masuk sebagai Program Imunisasi Nasional
- Antispasi Komunikasi Risiko pelaksanaan baik isu halal-haram, kelompok antivaksin
- Penguatan SDM melalui pelatihan dengan BPSDM dan Sistim Informasi kolaborasi dengan Pusdatin
Kesimpulan
- Grand Design Operasional Imunisasi disusun berdasarkan ketersediaan vaksin yang faktanya sampai saat ini cukup dinamis.
- Logistik coldchain diperkirakan memadai melihat ketersediaan vaksin yang bertahap, demikian pula jumlah dan rasioVaksinator
- Pelaksanaan tetap mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi rutin yang saat ini cakupannya masih rendah.
- Penetapan Permenkes tentang PelaksanaanVaksinasi COVID-19, jabaran teknis dari Perpres.
- Perlu beberapa skema : imunisasi sebagai program, imunisasi pilihan skema sektor swasta, maupun sebagai bagian dari asuransi kesehatan
- Pencanangan imunisasi COVID-19 oleh Kepala Negara dalam rangka
- mobilisasi komitmen pemerintah daerah
Whistleblowing System
e-Announcement LKHPN
Government Public Relations
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Pengarusutamaan Gender
Pelayanan Publik
Layanan Informasi Publik (e-PPID)
Saran dan Pengaduan
e-LKHPN
Saber Pungli
Whistleblowing System
e-Announcement LKHPN
Government Public Relations
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Pengarusutamaan Gender
Pelayanan Publik
Layanan Informasi Publik (e-PPID)
Saran dan Pengaduan
e-LKHPN
Saber Pungli
