Harga Satuan Kubikasi P3TGAI berbeda, LSM ILHAM Nusantara Akan Bedah Kasus

Tidak dilaksanakan pihak ketiga

Pekerjaan P3TGAI dilaksanakan oleh P3A/GP3A/IP3A dengan pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan secara padat karya yang tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga. Pekerjaan tersebut didampingi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Program P3TGAI tahun anggaran 2021 yang direalisasikan untuk HIPPA “LIEDENG TIRTA SOLO” desa Padangbandung dan HIPPA “BANGERAN LEBAK” Desa Bangeran, ke-dua Desa tersebut berada di Kecamatan Dukun kabupaten Gresik, anggaran yang diterima masing-masing HIPPA sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), diperuntukan pembangunan saluran irigasi ikat batu, batu yang dipakai berupa batu kapur dengan volume berbeda sesuai kebutuhan atau perencanaan pembangunan yang diajukan.

Musyawarah desa untuk perencanaan pembangunan P3TGAI tersebut dilaksanakan 3 (tiga) kali, setiap rapat dihadiri oleh anggota kelompok P3A/GP3A/IP3A, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), kepala desa dan perangkat desa setempat.

Pembangunan saluran irigasi masing-masing HIPPA dengan RAB bangunan yang sama, jenis material bangunan yang dipakai sama jenisnya, pekerjaannya sama dikerjakan padat karya oleh warga petani masing-masing desa tersebut, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)-nya kedua HIPPA desa tersebut sama.

Hanya saja Pembangunan tersebut berbeda pada Volume bangunan dan harga dalam satuan kubiknya, perbedaan dapat dilihat dalam uraian dibawah ini :

HIPPA “LIEDENG TIRTO SOLO” desa padang bandung.
Volume ± (118,25X1,50X0,30) X 2 = 106,425 Meter Kubik
Rp. 195.000.000,- / 106,425 = Rp. 1.832.276,-
Harga satuan bangunan irigasi permeter kubik HIPPA “LIEDENG TIRTO SOLO” desa padang bandung sebesar ± Rp. 1.832.276,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah)

Sedangkan HIPPA “BANGERAN LEBAK” desa Bangeran. Volume ± (179X0,95X0,30) X 2 = 102,03 Meter Kubik. Rp. 195.000.000,- /102,03 = Rp. 1.911.202,5,-

Harga satuan bangunan irigasi permeter kubik HIPPA “BANGERAN LEBAK” desa Bangeran sebesar ± Rp. 1.911.202,5,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus dua koma lima rupiah).

Selisih harga satuan perkubik

Perbedaan harga satuan bangunan permeter kubik adalah ± Rp. 1.911.202,5 – Rp. 1.832.276,- = Rp. 78.926,5,-, selisih kedua HIPPA tersebut diperkirakan ± Rp. 8.052.879,7.

Pelaksanaan Program P3TGAI di Desa Padangbandung dilaksanakan oleh Muhammad Syarif Hidayatullah selaku ketua HIPPA “LIEDENG TIRTO SOLO”, untuk P3TGAI di Desa Bangeran dilaksanakan oleh Munif selaku ketua HIPPA “BANGERAN LEBAK”, sedangkan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) kedua HIPPA adalah Hamdan.

Untuk rencana kerja yang telah disusun oleh Tim Perencana bersama Tenaga Pendamping Masyarakat ditandatangani ketua HIPPA berdasarkan Musyawarah Desa dan mengetahui kepala desa.

Perhitungan Volume, analisa harga satuan, jadwal pelaksanaan kegiatan diusulkan oleh ketua HIPPA, dibuat oleh Tim perencana dibantu oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).

Rencana Anggaran biaya diusulkan oleh ketua HIPPA, yang membuat Tim Perencana dibantu Tenaga Pendamping Masyarakat dan diverifikasi oleh Konsultan Manajemen Balai.

Sedangkan untuk menentukan harga satuan bahan/material, alat bantu kerja dan tenaga diusulkan oleh ketua HIPPA, dibuat oleh Tim Pembelian Bahan dibantu oleh Tenaga Pendamping Masyarakat.

Polemik untuk perbaikan kedepan

Khoirul Huda selaku Kepala Desa Padang bandung mengatakan, “kalau pekerjaan P3TGAI adalah wewenang HIPPA desa tidak tahu menahu hanya diberi laporan saja. Silahkan konfirmasi ke pak syarif selaku ketua HIPPA”. (24/06/2021)
Muhammad Syarif Hidayatullah selaku Ketua HIPPA “LIEDENG TIRTO SOLO” Desa Padang Bandung mengatakan, “jika pekerjaan tersebut dikerjakan dengan panjang 118 M (seratus delapan belas meter) dan saya tambah 2 (dua) meteran jadi satu sisi dengan panjang 120 meter kali 2 (dua) sisi jadi total panjang 240 meter, tinggi 1,50 meter, galian yang banyak menguras biaya, musyawarah desa 3 (tiga) kali dan setiap musyawarah desa tim pendamping masyarakat hadir”. (06/08/2021)
Kepala desa bangeran Wahib Ridlwan mengatakan bahwa, “saya selaku kepala desa tidak tahu detail, soal P3TGAI adalah wewenang HIPPA bukan wewenang desa”. (29/07/2021)
Munif Ketua HIPPA “BANGERAN LEBAK” desa Bangeran mengatakan, “panjang bangunan 179 meter, tim pendamping masyarakat hadir setiap musyawarah desa sebanyak 3 (tiga) kali, dan setiap minggu ke lapangan 3 (tiga) kali”. (06/08/2021)
Hamdan selaku Tim Pendamping Masyarakat (TPM) mengatakan, “program nya sudah selesai dan sudah diserahkan menjadi aset desa, kalau mau tanya-tanya, ya silahkan”. (2/8/2021)
“Yang jelas ada RAB nya dan perhitungan itu sesuai ukuran fisik dan lokasi pembangunan, memang beda panjang dan lebar bangunan fisik setiap desa semua ada RAB nya dan sudah diverifikasi oleh tim BBWS, sudah banyak kok LSM yangg tanya-tanya seperti bapak waktu pekerjaan fisik berjalan.
kalau mau jelas ya ketemu lngsung saja sama timnya sesuai juknis dan juklaknya”, lanjutnya (5/8/2021).
“Ada kepentingan apa ya bapak tanya – tanya kayak gini?”, Hamdan balik bertanya. (05/08/2021)

Sikap LSM Ilham Nusantara

Ketua umum LSM ILHAM Nusantara Charif Anam bersikap, jika anggaran ke dua proyek
P3TGAI di desa Padangbandung dan di desa Bangeran kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sama besar anggarannya yaitu sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), dibangun dengan menggunakan material yang sama, Tenaga Pendamping Masyarakatnya juga sama kenapa bisa terjadi selisih harga satuan material permeter kubik mencapai kurang lebih sekitar Rp. 78.926,5,-.

“Kenapa Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang sama sewaktu membuat RAB tidak buat sama, dan kenapa juga tim verifikasi meloloskan anggaran yang berbeda dalam satuan meter kubiknya?”, tuturnya.

Dugaan sarat keuntungan

Dengan adanya hal tersebut, lanjut Charif, “kami menduga bahwa ketua HIPPA bersama-sama dengan Tenaga Pendamping Masyarakat Dkk melanggar peraturan menteri PUPR RI Nomor 04 tahun 2021 dan sarat dengan keuntungan pribadi, kami akan telusuri sampai ke akar permasalahan”.

“Akan kami beda kasus ini dan apabila nanti kami temukan adanya indikasi Pemufakatan jahat kami akan Laporkan atas dugaan Mark-up dan Korupsi berjamaah”, tutup Charif.

Fenomena gelombang Panas Indonesia

Ingin Berkontribusi?

Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.

Attachment	Size
210710-Laporan Kajian Tata Kelola Alat Kesehatan Dalam Kondisi Covid-19_FINAL.pdf	582.03 KB

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

Seluruh gambar dibawah ini bisa diklik untuk mendapatkan peluang dan manfaat

BPD Driyorejo tetap kompak bersinergi membangun desa.

PANDUAN CONSTITUTIONAL DRAFTING TAHUN 2021

Piroksikam atau Piroxicam

SILAHKAN KLIK GAMBAR-GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI/MANFAAT LAINNYA

Ganti lewat pengaturan, kecamatan, cek data dasar Jumlah KK & Anggota Keluarga di Desa Anda. Sudahkah sesuai jumlahnya atau desa anda ada/tidak ada dalam daftar Kementerian Dalam Negeri, Dirjen bina pemerintahan desa ?

MODUL PEMBELAJARAN SMA TAHUN 2020/2021

Kemdikbud melalui Direktorat SMA telah menyusun Modul Pembelajaran SMA tahun 2020 semua mata pelajaran untuk siswa SMA Kelas X, XI dan XII yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan belajar dari rumah. Silakan Anda unduh pada link di bawah ini:
Modul Pembelajaran SMA Lengkap
PPKN Unduh disini
Bhs Indonesia Unduh disini
Matematika Unduh disini
Sejarah Indonesia Unduh disini
Bhs Inggris Unduh disini
Seni Budaya Unduh disini
Penjasorkes Unduh disini
PKWU Unduh disini
Biologi Unduh disini
Fisika Unduh disini
Kimia Unduh disini
Sejarah Peminatan Unduh disini
Sosiologi Unduh disini
Geografi Unduh disini
Ekonomi Unduh disini

Pelayanan dan penjelasan informasi pelaksanaan Seleksi CPNS 2021 melalui:

a. Menu Helpdesk pada https://sscasn.bkn.go.id;
b. Panitia seleksi pada :
– https://cpns.kemenkumham.go.id
– https://rekrutmen.kejaksaan.go.id
– https://ropeg.menlhk.go.id
– https://cpns.pertanian.go.id
– https://cpns.kemendikbud.go.id
– Sub Direktorat Liaison Direktorat Kerja Sama Internasional, dan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri.

Situs Terkait

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19

Kontroversi.or.id – Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan R.I memberikan paparan terkait “Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19”.Pedoman ini terdiri dari :• BAB 1 PENDAHULUAN
• BAB 2 EPIDEMIOLOGI CORONA VIRUS (COVID-19)
• BAB 3 PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN
IMUNISASI COVID-19
• BAB 4 PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI COVID19
• BAB 5 SURVEILANS KIPI
• BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI

Daftar Isi

Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19

 Survei : Readiness dan Acceptence Study (sedang berlangsung)
 Persiapan dan Koordinasi
 Penetapan Permenkes Vaksinasi Covid-19
 Penyusunan Pedoman teknis
 Advokasi Sosialisasi Mobilisasi
 Peningkatan Kapasitas SDM, Sarana (logistic)
 Peningkatan Jejaring Pelayanan
 Sistim Informasi Manajemen
 Penyusunan Mikroplanning
 PelaksanaanVaksinasi
 Supervisi, Bimbingan teknis, monitoring
 Evaluasi Rapid ConvinienceAssesment/Survey cakupan, Post introduction Evaluation, Review Pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian vaksinasi

1. Dosis administrasi : diberikan 2 (dua) dosis/orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan

2. Pemberi layanan imunisasi COVID-19 adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah, swasta maupun akademi/institusi Pendidikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri dalam jejaring Public Private Mix (PPM)

3. Teknis dan tempat pelaksanaan pemberian imunisasi, berdasarkan kajian ITAGI:

a. Kelompok usia produktif berusia 18 – 59 tahun, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah baik puskesmas, posbindu maupun RSUD/RSUP, kerjasama dengan klinik, klinik kantor/perusahaan, rumah sakit swasta, bidan praktek swasta dan lain – lain, termasuk pos – pos pelayanan imunisasi di tempat – tempat strategis

b. Kelompok penduduk dengan kormorbid berusia 18 – 59 tahun yang masih aktif/produktif sebaiknya dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah (puskesmas dan Rumah Sakit), klinik dan rumah sakit swasta.

Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

Memerlukan waktu 15 menit/orang

Pendaftaran
Pengukuran (tekanan darah, rapid test kolestrol, gula darah, dll)
Edukasi tentang Imunisasi COVID-19
Anamnesa (siapkan list daftar pertanyaan)
Penyuntikan
Informasi jadwal imunisasi selanjutnya

Catatan :

Pelayanan posbindu 5 jam/hari
Waktu pelayanan 15 menit
15 menit x 20 orang sehingga diperlukan 300 menit atau 5 jam.

Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)

Ruang/tenda/tempat yang cukup besar, sirkulasi udara yang baik. Bila ada kipas angin, letakkan di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi;
Bersihkan ruang/tempat pelayanan imunisasi sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
Fasilitas mencuci tangan pakaisabun dan air mengalir atau hand sanitizer;
Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 – 2 meter.
Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat;
Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah. Sasaran dan pengantar keluar dan masuk bergantian;
Tempat/ruang tunggu sebelum dan sesudah imunisasi terpisah. Tempat duduk dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Sesudah imunisasi sasaran menunggu selama 30 menit.

Contoh Pengaturan Ruang/ Tempat Pelayanan Imunisasi

Dalam pedomen teknis ini dipaparkan pula TIMELINE PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN IMUNISASI COVID-19, serta hasil survei yang dilakukan Kemenkes.

Diperlukan pelaksanaan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19 (mempertimbangkan vaccine hesistancy di Indonesia)
Country readiness assesment dalam rangka menilai kesiapan pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap mikroplanning, pelaksanaan dan
monev
Pembentukan kelompok kerja tingkat nasional, provinsi/kab/kota dalam rangka koordinasi, harmonisasi pelaksanaan imunisasi COVID-19
Pelaksanaan Cost Effectivess Analysis (CEA) imunisasi COVID-19, apabila imunisasi COVID-19 akan masuk sebagai Program Imunisasi Nasional
Antispasi Komunikasi Risiko pelaksanaan baik isu halal-haram, kelompok antivaksin
Penguatan SDM melalui pelatihan dengan BPSDM dan Sistim Informasi kolaborasi dengan Pusdatin

Kesimpulan

 Grand Design Operasional Imunisasi disusun berdasarkan ketersediaan vaksin yang faktanya sampai saat ini cukup dinamis.
 Logistik coldchain diperkirakan memadai melihat ketersediaan vaksin yang bertahap, demikian pula jumlah dan rasioVaksinator
 Pelaksanaan tetap mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi rutin yang saat ini cakupannya masih rendah.
 Penetapan Permenkes tentang PelaksanaanVaksinasi COVID-19, jabaran teknis dari Perpres.
 Perlu beberapa skema : imunisasi sebagai program, imunisasi pilihan skema sektor swasta, maupun sebagai bagian dari asuransi kesehatan
 Pencanangan imunisasi COVID-19 oleh Kepala Negara dalam rangka
mobilisasi komitmen pemerintah daerah