Pola Sinergi BUMDes dengan Swasta Versi Mendes PDTT
3 min read
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (kedua kanan) saat diskusi bersama dengan Penggerak dan Pegiat Desa Sekaligus Penyempurnaan Transaksi Non Tunai dalam Sistem BUMDes
Dunia industri khususnya perusahaan swasta yang berlokasi di desa itu harus memiliki dampak positif terhadap warga desa melalui BUMDes
Suaradesaku.net – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat bersinergi dengan pihak swasta yang berlokasi di desa agar memberikan manfaat bagi warga setempat.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa dunia industri khususnya perusahaan swasta yang berlokasi di desa itu harus memiliki dampak positif terhadap warga desa melalui BUMDes. (Senin,16/10/2022).
Abdul Halim mengatakan BUMDes Mojoayu Sumber Makmur di Desa Mojoayu, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri berhasil menggandeng perusahaan swasta, selain bermanfaat bagi warga desa, BUMDes juga dapat meraup untung dari produk-produk yang dihasilkan.
“Salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional level desa, sekaligus untuk kesejahteraan masyarakat desa,” tutur Mendes PDTT saat berdiskusi Bersama Penggerak dan Pegiat Desa sekaligus Penyempurnaan Transaksi non-Tunai dalam sistem BUMDes di Kediri. (Minggu,16/10/2022).
Menurutnya, BUMDes Mojoayu Sumber Makmur di Kediri patut ditiru BUMDes lainnya agar dapat bersinergi dengan perusahaan swasta yang ada di desa.
“Saya akan kabarkan kepada seluruh desa bahwa ada BUMDes Mojoayu Sumber Makmur yang telah bersinergi dengan industri”, katanya.
Abdul Halim mengakui untuk menjalin sinergi antara BUMDes dan industri bukan hal mudah. Oleh karena itu, Kemendes PDTT akan berupaya berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membicarakan hal tersebut.
“Saya ingin setiap ada perusahaan di mana pun berada harus berdampak pada desa dan tentu dampak pada desa itu harus melalui BUMDes”, tutup Halim.
Regulasi Desa
Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2015 – Permendesa nomor_7_tahun_2015 ttg pemberdayaan masyarakat desa menuju swasembada pangan.pdf
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 – Permen-114-2914-Ped Bng Des.rar
