“Pentingnya tindaklanjut sosialisasi bahaya narkoba, sampai ke tingkat desa” HR.Hendry Abpednas Gresik
6 min read
Foto : Sosialisasi Pencegahan Bahaya Narkoba
Gresik, suaradesaku.net – BNN Kabupaten Gresik melalui Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan kegiatan sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang saat ini terus digencarkan.
Sedemikian gencarnya pencegahan ini jika tidak dibarengi dengan saling kerjasama yang baik tentu akan menemukan kesulitan, maka dari itu diperlukan kesadaran semua pihak untuk ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
Tampak kehadiran Basuki Kristianto, MM Sub. Koordinator Bidang Pencegahan dan Dayamas, Saifudin Ketua Komisi I (Hukum & Pemerintahan), H. Kamjawiyono Wakil Ketua Komisi II (Bidang Perekonomian dan Keuangan), Muspika Driyorejo, Abpednas (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), Ketua PKK, Banser, IPNU. IPPNU, Fatayat, Muslimat, PPDI, Forum RT/RW se-KBD, Karang Taruna, Driyorejo Update, Garda Driyorejo dan unsur kemasyarakatan yang lainnya, kali ini diadakan di Aula Kecamatan Driyorejo. (Senin, 05/09).
Camat Driyorejo Narto, ST, dalam sambutannya menyampaikan, “Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya Narkoba ini dengan melibatkan semua elemen kemasyarakatan yang ada di kecamatan Driyorejo yang mempunyai jajaran anggota yang banyak di setiap wilayahnya”
“Organisasi kemasyarakatan & lembaga pendidikan dapat berperan dalam penanganan pencegahan bahaya narkoba, jika ditemukan hal-hal yang mencurigakan segera berkoordinasi dengan Babinkamtibmas untuk dapat ditindaklanjuti penanganannya” sambung Narto.
Narasumber BNN, Basuki memaparkan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, yakni, “Kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan perdaran gelap narkoba”
Tahapan pembentukan Desa/Kelurahan Bersinar, ”Membangun Komitmen, Pemilihan Desa, Penetapan Desa, Menyusun Kelompok Kerja, Penganggaran, Perencanaan P4GN di Desa, Pencanangan, Pelaksanaan program dan kegiatan” Jelas Basuki
Pola sosialisasi dengan dengan diskusi dan tanya jawab, dari Fatayat/Muslimat NU Driyorejo, terkait dengan maraknya beredar permen yang tengah digandrungi anak-anak yang masih duduk di bangku TK dengan maraknya beredar permen yang mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan senyawa ganja agar dihindari, “Ciri-cirinya anak akan sulit makan nasi dan anak mudah temperamen” jawab Basuki
“Kenakalan remaja Bulliying yang merupakan tindak kekerasan dan penindasan jika ketahuan akan diproses secara hukum dan setiap penangkapan pemakai/pengedar Narkoba tentu akan dilengkapi dengan Sprin (Surat Perintah)” Tegas Iptu Godik HP dalam hali ini mewakili Kapolsek Driyorejo
“Saat ini Driyorejo Zona merah dari peredaran Narkoba, maka itu jangan disepelekan dan perlu ada penanganan bersama mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling rendah RT juga Keluarga” Ungkap Kamjawiyono
“Jangan berharap membangun fisik, namun moralnya rusak, jadi hal ini perlu adanya penanganan yang serius’ tandas Kamjawi akrab disapa yang juga mantan Kepala Desa
Saifudin Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Gerindra menyampaikan, “Agar dipelajari Perda Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2020”
Dijelaskan dalam Peraturan Daerah tersebut dengan tujuan :
1. Memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat.
2. Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pelaksanaan program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan serta
3. Membangun peran serta masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah
“Dalam Perda tersebut Keluarga adalah sebagai Garda terdepan, kita orang tua harus mentolo (tega), bila ada sampai terjadi penangkapan di salah satu keluarga kita sebagai pelajaran efek jera” Ujar Saifuddin wakil rakyat yang mengaku masih berusia 30 tahun dan masih lajang
HR. Hendry Ketua Abpednas Kab. Gresik ketika dimintai tanggapannya oleh Camat Driyorejo mengenai kegiatan ini, “Sangat mengapresiasi kegiatan pencegahan akan bahaya narkoba ini, bahwasanya hal ini menjadi tugas kita bersama seluruh organisasi kemasyarakatan berkolaborasi bersama pemerintah”
Kegiatan pencegahan bahaya Narkoba seperti ini telah disampaikan juga ke jajaran BPD untuk dimasukan ke APBDes 2023, sesuai arahan Camat Driyorejo
“Hal yang paling penting adalah tindaklanjut dari sosialisasi ini sampai ke tingkat desa masing-masing dengan melibatkan RT/RW, unsur masyarakat serta stake holder desa yang ada” Tandas HR. Hendry
Rangkaian acara kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Deklarasi Anti Narkoba dipimpin oleh Ahmadi Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Mojosarirejo yang juga wakil ketua PAC. Abpednas Driyorejo. (Ic)
Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui
Ingin Berkontribusi?
Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan banyak khalayak ramai. Dengan mendaftar, anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan terpercaya. Sejak awal, Suara Desaku berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik Indonesia.
Independensi adalah Ruh Suara Desaku. Sejak berdiri pada 4 November 2002, kami menjunjung tinggi jurnalisme yang tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun. Dalam setiap pemberitaan, redaksi Suara Desaku selalu berikhtiar mencari kebenaran meski di tempat-tempat yang tak disukai.
Karena itu, kami konsisten memilih pendekatan jurnalisme investigasi. Hanya dengan metode penyelidikan yang gigih dan sistematis, kami berharap bisa melayani publik dengan informasi yang benar mengenai skandal maupun pelanggaran terstruktur yang merugikan khalayak ramai.
Tentu kami tak akan bisa menjalani misi ini tanpa Anda. Dukungan Anda sebagai pelanggan Suara Desaku akan membuat kami lebih independen dan lebih mampu membiayai berbagai liputan investigasi mengenai berbagai topik yang relevan untuk Anda.
Kami yakin, dengan bekal informasi yang berkualitas mengenai isu-isu penting di sekitar kita, Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, untuk pribadi, lingkungan maupun bisnis Anda.
Kumpulan UU Desa
Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
UNDANG – UNDANG DESA
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DESA
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA [Download]
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Download)
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA [Download]
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI (SKB TIGA MENTERI TENTANG DESA)
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG NOMOR 900/5356/SJ NOMOR 959/KMK.07/2015 NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYALURAN, PENGELOLAAN, DAN PPENGGUNAAN DANA DESA. (Donwload)
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (KEMENDESA, PDTT).
- PERMENDES NO 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017. (Donwload)
- PERMENDES NO 2 TAHUN 2016 TENTANG INDEK DESA MEMBANGUN (Donwload)
- PERMENDES NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN (PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI (Donwload)
- PERMENDES NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PELATIHAN MASYARAKAT (Donwload)
- PERMENDES NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDES NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 (Donwload)
- PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016. [Donwload)
- INDEKS DATA MEMBANGUN (IDM) (Donwload)
- PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015 [Donwload]
- PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA [Donwload]
- PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA [Donwload]
- PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMD) [Donwload]
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (KEMENDAGRI) TENTANG DESA
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). ([Donwload]).
- PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA [Donwload]
- PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA ([Donwload])
- PERMENDAGRI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ((Donwload))
- PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA ([Donwload])
- PERMENDARI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. ([Donwload])
- PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN ([Donwload])
- PERMENDAGRI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. ([Donwload])
- PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. ([Donwload])
- PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DESA. ([Donwload])
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA ([Donwload])
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ([Donwload])
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ([Donwload])
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA ([Donwload])
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125/PMK.07/2016 TENTANG PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2016 ([Donwload])
- BARU: PMK TENTANG PENGELOLAAN TRANFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2016, PMK NOMOR 48/PMK.07/2016. (KLIK DONWLOAD)
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR: 93/PMK.07/2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENYALURAN, PEMANTAUN, DAN EVALUASI DANA DESA. (Klik Donwload)
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 247/PMK.07/2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA. ([Donwload])
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN BARANG/JASA (LKPP) TENTANG DESA
- PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 13 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA. ([Donwload])
- PERATURAN KEPALA (PERKA) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA NOMOR 13 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA. ([Donwload])
