Memaksakan Filantropi Indonesia Lewat IKN

“Membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, interaksi antar warganya, bagaimana kota tersebut menjadi kota yang layak huni, humanis, dan liveable. Kami memohon dukungan dari semua lapisan masyarakat sehingga Ibu Kota Nusantara menjadi kota yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan, dibangun untuk semua kalangan, a city for all”, tutur Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono disampaikan usai Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara, (Jakarta, 10 Maret 2022)

_{Oleh: Imam S Ahmad Bashori Al-Muhajir}
^{Litbang Indonesia Bebas Masalah}

PERINGATAN: Artikel ini mengandung konten eksplisit yang dapat memicu inspirasi emosional dan mental bagi pembaca. Kami menyarankan anda tidak meneruskan membacanya. Kami lebih menyarankan artikel ini dibaca oleh Pemberdaya Masyarakat Ibukota, Pendamping desa, Pengamat Kebijakan Publik, Analis Ibukota Berkelanjutan, Pemerhati Kebijakan Indonesia dan Lembaga-lembaga Kontrol Sosial se-Indonesia

Suaradesaku.net: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan progres investasi asing di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, masih stagnan. Hal tersebut menjadi salah satu topik dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit 2023, San Fransisco, Amerika Serikat.

“Sampai saat ini belum ada”, kata Jokowi usai menghadiri forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit 2023, Kamis, 16 November 2023.

Jokowi terlebih dahulu mengandalkan geliat investor IKN di dalam negeri. Kepala Negara optimistis hal itu bakal menarik minat investor asing.

“Semakin banyak (investor dalam negeri) setiap bulannya, investor dari luar segera masuk. Kita lihat saja, nanti pasti akan masuk”, papar dia.

Sementara itu, Jokowi mengungkapkan prioritas alokasi dari dana segar yang hendak masuk. Ada tiga sektor yang ingin didahulukan.

“Pendidikan, kesehatan, juga teknologi”, jelasnya.

Jadi Smart City

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyepakati kerja sama dengan tiga perusahaan raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) yaitu Cisco, Autodesk, dan ESRI. Kerja sama ini dalam rangka mewujudkan IKN sebagai smart city atau kota cerdas.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan, pembangunan smart city merupakan bagian dari transformasi Indonesia. Salah satu transformasinya adalah membangun ibu kota baru yang diharapkan pada 2045 sebagai sebuah keberlanjutan.

“Kita harus melompat jadi kota cerdas. Hampir semua kota besar di dunia sudah menerapkan konsep smart city,” kata Bambang, usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di San Jose, California, Amerika Serikat, Senin (13/11/2023) waktu setempat.

Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw meyakini, MoU ini bakal membuat Indonesia naik kelas. Yakni dari negara berpenghasilan rendah ke berpenghasilan tinggi.

“Yang kami lakukan bukan hanya transformasi membangun kota. Tapi transformasi peradaban baru agar Indonesia di 2045 menjadi bangsa yang lebih kuat dan sejahtera,” ujar Troy.

Kerja sama dengan perusahaan Cisco berupa perangkat teknologi sistem digital. Nantinya, gedung-gedung di IKN memiliki sistem digital dari sisi pengolahan data dan keamanan terpadu.

Cisco adalah perusahaan yang mengembangkan dan memproduksi perangkat jaringan, telekomunikasi, dan penyediaan layanan solusi teknologi. Contohnya Pengembangan jaringan teknologi sensor dan Internet of Things (IoT) bagi pengumpulan, pengiriman, dan pemanfaatan data serta informasi.

Autodesk merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai perangkat lunak dan menyediakan layanan solusi digital. Solusi Autodesk digunakan untuk perancangan, pembangunan, dan pengoperasian proyek infrastruktur.

Teknologi Autodesk membantu peningkatan kinerja perencanaan kota melalui visualisasi, optimasi, dan simulasi perencanaan gedung, ruang publik, serta infrastruktur. Autodesk dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan proyek pembangunan.

Sementara, ESRI (Environment System Research Institute, Inc), yaitu perusahaan perangkat lunak berbasis sistem informasi geospasial. ESRI akan berpartisipasi dalam mengembangkan teknologi analitik berbasis spasial.

Teknologi tersebut dimanfaatkan untuk pemetaan, pemantauan, pengindraan jauh, dan pengelolaan data spasial. Teknologi informasi geospasial dapat membantu Otorita IKN dalam perencanaan tata ruang dan pertanahan IKN.

Bertanya keseriusan

Banyak pihak yang kontra menanyakan kepada pemerintah apa yang menjadi urgensi dari pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan mengingat pasti sangat besar biaya yang akan dikeluarkan negara untuk itu.

Tidak hanya soal biaya, tapi juga soal efek kepada lingkungan nantinya karena seperti yang kita pulau Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia dan sebagai akibat dari pembangunan ibu kota negara ini tentu saja bakal banyak pohon-pohon yang akan ditebang serta bakal banyak hewan-hewan yang akan kehilangan tempat habitatnya.

Tentu saja hal ini akan berdampak kepada iklim global yang tidak Indonesia saja yang akan merasakannya sebagai dampak penebangan pohon yang dilakukan pemerintah untuk membangun ibukota negara yang baru di Kalimantan tersebut.

Namun, ada saja yang pro terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini dengan alasan ibukota sekarang yaitu Jakarta sudah padat dan diprediksi bakal tenggelam pada tahun 2030 oleh para ahli.

Tentu saja hal ini bisa saja di antisipasi oleh pemerintah mengingat efek negatif yang sangat besar menanti jikalau proyek pembangunan ibu kota negara ini terus dilanjutkan.

Pengamat politik Rocky Gerung yang dengan jelas menyampaikan di acara stasiun TV nasional yang mengatakan bahwa yang perlu dilakukan pemerintah sekarang adalah menggunakan uang APBN untuk membeli bahan pangan serta nutrisi agar angka stunting di Indonesia ini menurun, mengingat Presiden Jokowi mengatakan indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030.

Maka seharusnya yang dilakukan presiden adalah pemenuhan nutrisi bagi masyarakat tersebut bukan malah untuk membangun ibukota negara baru.

Padahal yang diperlukan untuk memecahkan masalah ini ialah dengan pemerataan ekonomi yang harus diimplementasikan dengan serius oleh pemerintah dan justru memperbaiki struktur dari pemerintahan itu sendiri agar uang APBN negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk pribadi yang seperti sering kita lihat di berita berbagai media tentang korupsi yang dilakukan para menteri dan para wakil rakyat.

Namun yang anehnya dengan alasan urgensi tadi pemerintah seakan-akan menyepelekan soal dampak lingkungan dari proyek ini. Padahal telah dilakukan juga penolakan terhadap UU IKN beserta rencana pemindahan ibukota, namun seakan pemerintah tidak peduli akan hal itu.

yang membuat anehnya lagi mengapa seolah pemerintah buru-buru mengambil keputusan untuk pemindahan ibukota ini apalagi di saat masa pemerintahan presiden Jokowi akan berakhir.

Jadi menurut pandangan banyak orang bahwa, proyek ini sebagai upaya yang dilakukan Presiden Jokowi sebelum berakhir masa jabatannya sebagai presiden dengan membuat proyek-proyek mercusuar seperti yang dilakukan oleh presiden Soekarno.

Tidak ada yang salah soal ini, tapi kembali lagi soal IKN ini harusnya presiden beserta jajarannya harus memikirkan ini secara matang. Jangan sampai karena upaya untuk membangun proyek ini mengesampingkan efek negatif yang akan dirasakan anak cucu kita nantinya dan itupun tidak dirasakan hanya di Indonesia melainkan akan dirasakan di seluruh dunia.

Memperbaiki UU IKN

Pemerintah dan DPR sepakat untuk merevisi UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Beleid yang baru seumur jagung itu terpaksa diperbaiki karena ditengarai salah satunya sepinya investor untuk menggarap proyek berbiaya Rp466 triliun itu.

Peran swasta sangat dibutuhkan mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya menanggung 20 persen dari nilai proyek.

Ekonom dan pakar kebijakan publik dari Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menuturkan, sejak UU tentang IKN disahkan pada 15 Februari 2022, hingga kini belum ada satu pun investor yang merealisasikan investasinya.

Investor melihat keinginan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu minim perencanaan dan kesiapan pemerintah.

“Sepinya investor ini membuktikan dari sudut pandang investasi, proyek IKN Nusantara dianggap lemah secara feasibility atau tidak menjanjikan,” tutur Achmad Nur Hidayat.(4/9/2023).

Ketidaksiapan pemerintah

Pemerintah sedianya telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk memancing investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di antaranya pemberian hak guna usaha (HGU) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) Otorita IKN selama 95 tahun. Begitu juga dengan hak guna bangunan (HGB) selama 80 tahun kepada pelaku usaha.

Semua jaminan berinvestasi itu dijamin dalam PP No 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tetapi tetap saja hingga kini proyek IKN sepi pemodal.

“Hal ini akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang motif sebenarnya di balik pembangunan IKN. Karena dengan iming-iming hak guna lahan yang lama dan lain-lain, faktanya proyek IKN masih sepi investor”, imbuhnya.

Achmad menengarai ketidaksiapan pemerintah dalam proyek megatriliun itu telah dibaca oleh calon investor, termasuk perusahaan investasi asal Jepang, Softbank, yang memilih mundur dari proyek itu.

Infrastruktur publik, publiknya belum ada

Senada dengannya, anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menyebut proyek IKN yang mau dikembangkan pemerintah tidak layak secara bisnis.

“Investasi di IKN merupakan investasi untuk infrastruktur publik, sementara publiknya belum ada”, terang Suryadi

Selain itu, sambungnya, investor juga melihat sikap pemerintah yang terus berubah soal status lahan di sana. “Termasuk faktor ketidakpastian akibat tahun politik yang menyebabkan pengusaha masih wait and see”, ujarnya.

Suryadi menuturkan, revisi UU IKN memperlihatkan bukti kegagapan pemerintah kepada publik.

“Seharusnya perencanaannya sudah matang supaya pemerintah tidak tambal sulam kebijakan,” katanya.

Belum ada realisasi investasi

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono blak-blakan, saat ini belum ada realisasi investasi dari pihak swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Basuki-pun mempertanyakan mekanisme pembelian tanah untuk investasi di IKN.

“Belum (ada realisasi), sekarang yang dikerjakan yang APBN semua walaupun RDTR sudah kita siapkan. Tapi gimana misalnya kalo ada yang bangun Rumah Sakit lima hektare, nah belinya gimana?”, kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan. (Selasa,2/5/2023).

Basuki menegaskan pembelian tanah di IKN itu adalah kewenangan dari Otorita IKN. Sehingga nanti akan ada Badan Usaha Milik Otorita (BUMO) yang untuk melakukan percepatan penyelesaian pembelian tanah, karena langsung berhubungan dengan investor.

“Nanti kan ada badan usaha milik Otorita (BUMO) itu juga akan selesaikan, berhubungan dengan investor agar lebih cepat. Nah sekarang mereka sedang siapkan SOP-nya”, kata Basuki.

Perlu diketahui juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023, tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara menjelaskan, tanah di IKN dibagi menjadi dua jenis. Yakni barang milik negara dan aset dalam penguasaan (ADP) yang diserahkan kepada Otorita IKN.

Aset tanah barang milik negara di IKN dikelola langsung oleh Otorita IKN. Sementara itu aset ADP diserahkan kepada Otorita IKN dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Otorita IKN dapat memberikan hak atas tanah (HAT) pada tanah HPL-nya ke pelaku usaha. HAT tersebut dapat dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan juga hak pakai.

Dalam pasal 16 ayat 5 dijelaskan, Otorita IKN diberikan hak, mulai dari pengalokasian, penggunaan, pemanfaatan, pengalihan, dan pelepasan serta penghapusan aset atas bagian tanah HPL yang diberikan di IKN.

Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan, sudah banyak investor yang membuat surat minat atau letter of intent ikut proyek pembangunan IKN, namun belum ada realisasi langsung di lapangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah menugaskan Basuki untuk menyiapkan peta khusus RDTR di IKN yang meliputi zona-zona lahan yang akan digunakan di IKN. Seperti zona untuk digunakan dan dibangun pemerintah, serta lahan yang potensial digarap oleh para investor.

Keberlanjutan proyek

Pandangan berbeda diutarakan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Ia berpendapat perubahan kebijakan di IKN menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan proyek IKN itu berjalan dengan baik.

“Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu penting dalam upaya menarik investor. Dengan kepastian keberlanjutan proyek, itu memberi kepastian bagi calon investor IKN,” jelas dia.

Yusuf mengatakan tidak mudah bagi swasta langsung berminat di megaproyek seperti IKN, mulai dari initial investment atau investasi awal yang besar, lalu perhitungan cost and benefit yang dianggap rumit, serta membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan imbal hasil dari investasi mereka.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan taipan-taipan dalam negeri seperti pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma, atau akrab disapa Aguan, dan pemilik grup usaha Royal Golden Eagle (RGE) Sukanto Tanoto bakal menyuntik modal pembangunan IKN.

Tak ketinggalan pebisnis terkemuka pemilik Salim Group yang merupakan induk usaha Indofood, Anthony Salim, juga disebut bakal berinvestasi di proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo tersebut. Para konglomerat itu membentuk konsorsium penanaman modal dalam negeri (PMDN) IKN.

“Saya bersama tim dan pengusaha-pengusaha domestik, seperti dengan Anthony Salim, telah mengecek IKN. Mereka sudah siap mau groundreaking (peletakan batu pertama) di sana,” kata Bahlil di Jakarta beberapa waktu lalu.

Belum pasti

Belum dijelaskan secara pasti kapan pelaksanaan grounbreaking infrastruktur pendukung oleh para taipan yang masuk ke jajaran sembilan naga ekonomi Indonesia itu.

Bahlil menambahkan, konsorsium PMDN IKN itu juga bakal membangun hotel, restoran, tempat umum atau public space, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Namun, ia tak menyebut nilai investasi para konglomerat tersebut.

“Nilai investasinya saya cek dulu, tapi jelas sudah ada rencana hotel nanti, mal, restoran. Target selesainya itu 2024, kita bakal kerja maraton”, ungkap Bahlil.

Enggan berkomentar

Saat dikonfirmasi, Public Relations Supervisor Agung Sedayu Group Diella Yasmine membenarkan pihaknya telah mengunjungi IKN.

“Sebagai pengembang, kami berusaha semaksimal mungkin untuk berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah, termasuk rencana pembangunan IKN”, ujar Diella.

Perihal isi pertemuan perwakilan Agung Sedayu Group dengan pemerintah di IKN, Diella enggan memberikan komentar lebih dalam, termasuk soal nilai investasi yang akan dikucurkan pihaknya untuk pembangunan ibu kota baru itu.

Pengaruh drama politik ?

Anggota Komisi XI dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyindir soal narasi drama politik. Namun, narasi yang disuarakan itu justru sebagai sutradara.

“Maka kita menyampaikan, kalau enggak ingin ada drama, jangan menyutradarai gitu loh”, kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. (Kamis,16/11/2023).

Masinton menyinggung soal konsistensi seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus menjadi teladan dan punya keteladanan yang sesuai dengan ucapan serta perbuatan.

“Pemimpin itu katanya diikutin masyarakat, kalau perbuatannya sama dengan apa yang diucapkannya, dia bisa jadi keteladanannya”, ujar Masinton.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku melihat dinamika menjelang Pemilu 2024. Dia menilai banyak drama yang diperlihatkan ke publik.

“Karena saya lihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya. terlalu banyak drakornya. Terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat”, ucap Jokowi di perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin malam, 6 November 2023.

Berebut kambing hitam

Diwaktu sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, blak-blakan terkait realisasi investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari pihak swasta.

Basuki mengatakan bahwa penyebab masih banyaknya investor yang belum merealisasikan investasinya di IKN adalah masalah tanah.

Para investor menilai bahwa skema pembelian tanah di IKN masih belum jelas. Dengan demikian, saat ini para investor baru sebatas komitmen Letter of Intent (LoI) dan belum ada realisasi langsung di lapangan.

Sebagai informasi, investasi proyek IKN di Kalimantan Timur tersebut akan diurus dan ditindaklanjuti oleh Badan Otorita IKN Nusantara.

“Kalau investasi dengan Otorita bos urusannya. Kan, sudah ada yang masuk LoI, lewat saya sudah beberapa LoI kita serahkan ke Otorita. Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan Otorita,” ujar Basuki ditemui di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Minggu (30/4/2023).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara menjelaskan bahwa tanah di IKN dibagi menjadi dua jenis, yakni barang milik negara dan aset dalam penguasaan (ADP) yang diserahkan kepada Otorita IKN.

Aset tanah barang milik negara di IKN dikelola langsung oleh Otorita IKN, sementara itu aset ADP diserahkan kepada Otorita IKN dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Otorita IKN dapat memberikan hak atas tanah (HAT) pada tanah HPL-nya ke pelaku usaha. HAT tersebut dapat dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan juga hak pakai.

Dalam pasal 16 ayat 5 dijelaskan bahwa Otorita IKN diberikan hak pengalokasian, penggunaan, pemanfaatan, pengalihan, dan pelepasan serta penghapusan aset atas bagian tanah HPL yang diberikan di IKN.

Basuki mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengajak para investor potensial berkunjung bersama ke IKN agar investasi dapat segera masuk IKN.

“Makanya Pak Presiden itu mau ke sana (IKN). Kan, sudah dibikin RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)-nya. Maksudnya ini, lho. Membangun apa di sini sini bisa,” terang Basuki.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menugaskan Basuki untuk menyiapkan peta khusus RDTR di IKN yang meliputi zona-zona lahan yang akan digunakan di IKN, seperti zona untuk digunakan dan dibangun pemerintah, serta lahan yang potensial digarap oleh para investor.

“Jadi, karena tujuannya beliau (Presiden Jokowi) mau kumpulkan potential investor yang ingin investasi di IKN, gunanya apa peta itu? Jadi, kalau ada investor yang mau bangun hotel di mana itu? Tinggal tunjuk ini ini ini, rumah sakit di situ, lapangan golf di situ,” papar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, (Rabu,5/4/2023 lalu).

Jual ke Jepang

Pemerintah Indonesia mengajak para investor dan mitra bisnis Jepang untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek-proyek di IKN sudah dijamin oleh landasan hukum yang kuat, yaitu Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Surat Berharga Negara.

Untuk itu pemerintah Indonesia telah membentuk Otorita IKN (OIKN) yang akan melaksanakan penyiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan IKN. OIKN akan mendukung penuh para investor yang akan bergabung membangun IKN melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam acara Komite Ekonomi Jepang Indonesia Keidanren di Tokyo, Jepang pada Selasa (28/2/2023).

“Tahap pertama Pembangunan IKN berlangsung pada tahun 2022-2024 dengan fokus pembangunan yang pada Wilayah Perencanaan (WP)-I atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 ha. Dari luas tersebut 49% di antaranya (3.271 ha) akan dipertahankan sebagai kawasan hutan,” kata Diana, Senin (6/3/2023).

Adapun Wilayah Perencanaan KIPP (WP-I) dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu Zona 1A (Pemerintahan Inti), Zona 1B (Pemerintahan-Pendidikan-Perumahan), dan Zona 1C (Pemerintahan – Kesehatan – Perumahan). Seluruh pembangunan konstruksi dilakukan dengan memanfaatkan Building Information Modeling (BIM) dan Geographic Information System (GIS).

Smart forest city 

Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga, juga menyampaikan detail pembangunan IKN yang meliputi konsep desain, pengembangan tata guna lahan dan zonasi, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, serta fasilitas utama pemerintahan.

Danis juga mengatakan bahwa pembangunan IKN sebagai ekosistem perkotaan dilakukan dengan benar-benar memenuhi nilai kualitas kota yang terintegrasi dari parameter fungsional, visual, lingkungan menuju Smart Forest City IKN.

“Kementerian PUPR telah mulai membangun berbagai infrastruktur di IKN sebagai bukti kesungguhan Pemerintah membangun IKN,” timpalnya.

Reputasinya Sudah Rusak

Mundurnya Softbank dari daftar investor Ibu Kota Nusantara (IKN) dianggap merusak reputasi IKN sendiri.

Pernyataan ini disampaikan oleh Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat.

“Bagi mereka, bila Softbank menyatakan mundur dengan alasan tidak cukupnya imbal hasil investasi di IKN, mereka juga tidak akan tertarik masuk ke proyek tersebut. Oleh karena itu, mundurnya Softbank memiliki contagion effect bagi kalangan investor lain,” kata Achmad. (Kamis,15/6/2023).

Untuk memperbaiki reputasi ini, menurut Achmad, pemerintah tidak bisa lagi mempertahankan konsep lama. Dia menilai pemerintah memerlukan strategi penundaan untuk menyakinkan investor bahwa akan ada konsep baru IKN yang lebih memiliki kepastian hukum, jumlah penduduk yang mencukupi, dan imbal hasil yang menguntungkan.

Achmad juga menilai bahwa banyak investor yang khawatir IKN bukan proyek berkelanjutan, terlebih karena mendekati Pemilu. Investor juga ragu akan keuntungan dari proyek ini.

“Investasi IKN tidak memenuhi skema investasi yang menguntungkan dan tidak memenuhi internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian modal minimal. Investor seperti UEA, Qatar, dan Saudi Arabia melihat investasi ke luar negeri memiliki risiko besar, khususnya di saat geopolitik dunia sedang tegang,” ucap Achmad.

Sementara itu, Otorita IKN menyebut bahwa semakin banyak investor luar negeri yang masuk dan sudah menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA). Menurut Achmad, hal ini tidak bisa menjadi jaminan.

“Perjanjian NDA bukan kesepakatan investasi, melainkan baru tahap awal ketertarikan investasi. Apakah NDA akan berlanjut kepada kesepakatan investasi, masih belum bisa dipastikan,” tandas Achmad.

Grounbreaking BPJS

Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (2/11).

Dimulainya pembangunan ini memperkuat komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung program-program strategis pemerintah, serta merupakan salah satu upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan di wilayah tersebut.

“Keberadaan kantor BPJS Ketenagakerjaan ini akan menambah lengkap fasilitas layanan masyarakat di IKN. Menambah keyakinan masyarakat agar tidak ragu-ragu lagi tinggal di IKN karena sudah ada perlindungan jaminan sosial dari BPJS (Ketenagakerjaan)”, ucap Jokowi.

Presiden menambahkan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh para pekerja.

“Perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan sangat penting agar pekerja terlindungi dari berbagai risiko, baik risiko sosial maupun risiko ekonomi. Apalagi saat ini di IKN sedang berlangsung banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan secara serentak di berbagai proyek yang melibatkan banyak tenaga kerja”, imbuhnya.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo yang turut mendampingi presiden dalam kegiatan tersebut merasa bangga karena BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu Lembaga Pemerintah yang pertama memulai pembangunan gedung kantornya di IKN.

“Suatu kebanggaan bagi BPJS Ketenagakerjaan, diberikan kesempatan pertama untuk mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota

Nusantara. Desain kantor ini memiliki filosofi sebagai “Rumah Untuk Semua”, yang mengingatkan pada bentukan Rumah Betang khas Kalimantan, yang demokratis dan cukup memberi naungan bagi semua penghuninya.

Sesuai dengan amanah Kami dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia”, ungkap Anggoro.

Berdiri di atas tanah seluas 1,19 hektar, Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan akan dibangun dengan konsep yang memadukan 3 unsur utama yaitu alam, budaya dan manusia. Gedung setinggi 8 lantai tersebut, terdiri dari 2 blok bangunan yang disatukan oleh sebuah hutan kota yang memiliki sinergi dengan hutan lindung di belakangnya. Penggunaan material-material terbarukan menjadi salah satu nilai tambah dalam pembangunan gedung ini.

Bangunan juga dibuat berterasering untuk menyesuaikan kontur alam serta menumbuhkan kesan bahwa bangunan tersebut seolah-olah tumbuh dari tanah tempatnya berdiri.

Selaras dengan semangat IKN sebagai ibukota hijau, bangunan kantor BPJS Ketenagakerjaan didominasi oleh ruang terbuka dan koridor berpenghawaan alami. Hal ini membuat setiap ruang memiliki sistem pendinginan dan pencahayaan alami, sehingga mampu mengurangi penggunaan energi yang berlebihan. Selain itu, tersedia juga beberapa fasilitas pendukung lain diantaranya jogging track, lapangan terbuka, arena amphitheatre dan lapangan olahraga tertutup.

Sentuhan budaya dituangkan lewat desain sirip bangunan yang terinspirasi dari tenun dayak.

Proses pembangunan dan pemindahan 250 karyawan akan terbagi dalam beberapa tahap yang diperkirakan selesai seluruhnya pada tahun 2025.

Mengakhiri keterangannya, Anggoro berharap proses pembangunan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan lancar sehingga nantinya mampu mempercepat tercapainya universal coverage jamsostek, agar para pekerja bisa Kerja Keras Bebas Cemas.

“Kami siap mendukung apa yang menjadi cita-cita Bapak untuk kemajuan Bangsa, melalui penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja Indonesia dan keluarganya, agar mereka dapat hidup lebih sejahtera,”tutup Anggoro.

Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Jakarta Kelapa Gading Ivan Sahat H Pandjaitan mengatakan, di mulainya groundbreaking kantor baru BPJamsostek di IKN semakin menunjukan bahwa negara hadir melindungi masyarakat.

Ivan menegaskan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting bagi para pekerja. Karena, dengan jaminan sosial ketenagakerjaan para pekerja akan terlindungi dari berbagai risiko, baik risiko sosial maupun ekonomi.

Ivan menilai, sesuai amanah UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia diharapkan bisa membuat produktif dan tidak khawatir akan risiko yang mungkin bisa terjadi.

“Menjadi kebanggaan bagi kami BPJamsostek bisa hadir di IKN. Kami optimis hadirnya kantor baru BPJamsostek di IKN sebagai upaya untuk terus melindungi para pekerja Indonesia”, kata Ivan.

Investor Makin Pede Berinvestasi

Presiden RI Joko Widodo bersama Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pada hari ini (2/11/2023) melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) sebagai tanda dimulainya pembangunan kantor pusat Bank Indonesia (BI) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Jokowi menyampaikan bahwa keberadaan Gedung Perkantoran BI ini di IKN dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha dan investor. Baca Juga: Menteri PUPR Dampingi Presiden Jokowi Ground Breaking Pembangunan Bandara IKN Nusantara

“Karena otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran telah ada dan siap mendukung pembangunan IKN, siap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di IKN. Ground Breaking ini membuktikan kesungguhan, komitmen, dan kesiapan kita untuk membangun IKN menjadi ibu kota yang berkelas dunia,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa sesuai dengan mandat Undang-Undang Bank Indonesia No.23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, BI adalah lembaga negara yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.

“Selain itu, UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, mengamanatkan BI untuk berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahap I Tahun 2022-2024,” imbuhnya.

Dalam hal ini, lanjut Perry, BI telah mendapatkan penetapan pengalokasian lahan seluas 7,03 hektar sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.167 tanggal 15 September 2023 dan memperoleh perizinan Pembangunan Gedung Perkantoran Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara.

“Untuk itu kami berharap, sinergi dan dukungan tersebut dapat semakin kuat terjalin dalam mengawal kepindahan Ibu Kota Negara ke IKN guna mewujudkan kota berkelanjutan di dunia dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan,” terang Perry.

Ground Breaking Pembangunan Bandara IKN

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan peletakan baru pertama (ground breaking) pembangunan Bandar Udara (Bandara) VVIP IKN Nusantara di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Hadir dalam acara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Pj Gubernur Kaltim Akhmal Malik, Pj Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun.

Presiden Jokowi mengatakan kehadiran Bandara IKN ini sangat penting yang memperlihatkan semakin banyaknya mobilitas orang dan barang menuju IKN. Bandara IKN merupakan bandara khusus untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan dan mendukung konektivitas di IKN Nusantara.

Bandara IKN memiliki luas area 347 hektare dengan dilengkapi ruang VVIP dan VIP seluas 7.352 m2 dan dapat melayani 3 pesawat terbang berbadan besar. Presiden Jokowi meyakini kehadiran bandara tersebut akan membuat kawasan IKN semakin terbuka, konektivitas semakin baik, dan semakin mudah dijangkau dari manapun.

Bandara IKN memiliki panjang runway 3.000 X 45 meter yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga. Dukungan infrastruktur lainnya adalah pembangunan Apron 470 meter dari total luas 102.150 m2, dan taxiway sepanjang 290 meter dengan anggaran Rp 4,3 Triliun.

Jalan Tol IKN selesai Juli 2024

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau jaringan jalan menuju di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (1/11/2023).

Tinjauan dimulai dari Kota Balikpapan melewati Jalan Tol Akses IKN menuju Jembatan Pulau Balang, hingga Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.

Presiden Jokowi mengatakan Jalan Tol IKN yang terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti IKN, sehingga akan mempercepat mobilitas barang dan orang menuju IKN.

Presiden Jokowi menyampaikan optimismenya bahwa proyek Jalan Tol IKN selesai pada Juli 2024. Jalan bebas hambatan tersebut juga dibangun sesuai prinsip IKN sebagai kota hutan dan kota pintar (smart forest city).

Progresnya sudah hampir 55% dan diharapkan nanti di bulan Juli 2024 sudah bisa dipakai. Kanan kiri jalan memang dibuat sehijau mungkin dengan ditanami pohon-pohon endemik Kalimantan. Kita harapkan nanti kanan kiri Jalan tol ini semua hijau. Dan kita sudah siapkan 60 ribu pohon untuk jalan tol ini saja.

Tiga seksi

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Danis H. Sumadilaga mengatakan pembangunan Jalan Tol IKN yang saat ini sudah berjalan terdapat tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km dengan progres 34,22%, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan proges 42,67%, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km dengan progres 61%.

8 Tahapan investasi IKN

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono mengatakan ada 8 tahapan yang harus dilewati oleh para investor jika ingin berinvestasi di IKN. Tahapan pertama adalah pengajuan Letter of Intent (LOI).

Setelah mengajukan LOI, tahapan selanjutnya yang harus dilewati investor adalah 1-on-1 meeting. Dalam tahap ini, pihak IKN akan bertemu dengan investor untuk membahas investasi yang ingin ditanam di IKN.

Tahap ketiga adalah Response Letter; sementara keempat Feasibility Study; lalu LOI Review dan Prioritization; Confirmation Letter; NDA dan Data Request; serta, terakhir adalah Deal Closing.

12 sektor selama 80 tahun 

Ada 12 sektor prioritas investasi yang bisa dipilih oleh calon investor. Di antaranya sektor energi baru terbarukan, sampai perumahan.

Agung menjanjikan akan banyak insentif yang diberikan pemerintah kepada para investor swasta.

Mulai dari kepemilikan tanah berupa Hak Guna Usaha dengan periode 95 tahun. Lalu, Hak Guna Bangunan dengan periode 80 tahun. HGB itu, kata Agung, bisa diperpanjang hingga dua kali lipat.

Tembus Rp 45 Triliun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan total nilai investasi di Ibu Kota Negara Nusantara sudah mencapai Rp 45 triliun. Investasi itu mayoritas berasal dari dalam negeri.

“Memang semakin banyak yang berbondong-bondong, utamanya investor dalam negeri. Yang lalu groundbreaking senilai Rp 23 triliun, kemudian hari ini dan besok kira-kira Rp 12 triliun. Kemudian nanti Desember. Totalnya Rp 45 triliun”, tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, saat ini semakin banyak investor yang berbondong-bondong menanamkan modal di IKN. Di mana terlihat fasilitas yang mulai terbangun seperti 3 rumah sakit, sekolah, hingga 4-5 hotel.

Selain itu, Jokowi mengaku sudah menugaskan Kepala Otorita IKN untuk mengerem investasi dari luar negeri.

Jokowi sudah menyampaikan kepada Bambang untuk mendahulukan investasi dari dalam negeri, meski tidak menolak uang dari luar negeri. Namun itu merupakan jalan terakhir jika satu proyek tidak ada mau membiayai.

Diketahui, minat investasi asing di IKN pun besar. Utamanya dari investor berasal Singapura, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Uni Emirat Arab.

Singapura ada 130 investor datang, coba jauh-jauh ke sini melihat kalau nggak berminat untuk apa. Kemudian 30 orang dari Korea, dari Jepang juga 30 orang, Malaysia, Uni emirat Arab.

Edesa adalah layanan perpustakaan suaradesaku digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Suaradesaku hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan desa digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan suaradesaku.net Anda telah berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan terpercaya.
Sejak awal, Suaradesaku berkomitmen pada jurnalisme warga yang independen, berpihak pada kepentingan orang banyak dan berpihak pada kepentingan rakyat. Demi Publik, untuk Republik

Suaradesaku Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Sebuah upaya menggelorakan semangat menuju cita-cita Indonesia yang lebih baik.

Banyak yang Indonesia punya, banyak pula yang Indonesia perbuat. Semua harus disampaikan dan perlu disebarkan. Agar kita tahu dan mau berbuat lebih banyak untuk Indonesia. Menjadi lebih baik, terpandang di mata dunia

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

Suaradesaku

Kanal Data dan Berita Suaradesaku Mencerahkan Sebuah media Suaradesaku yang mempromosikan penyajian dan pembahasan topik-topik terkini  yang progresif dan kontekstual. Hadir sebagai respon atas maraknya pembahasan topik-topik yang kaku dan konservatif Suaradesaku tidak memberikan saran atau panduan untuk melakukan menyimpang atau melakukan tindakan ilegal lainnya. Suaradesaku dirancang untuk memberikan informasi dan solusi yang berguna dan etis. Suaradesaku mendukung praktik yang sesuai dengan hukum dan etika dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang penyimpangan atau pelanggaran hukum lainnya yang tersuguh dalam pemberian informasi Suaradesaku, Anda harus berkonsultasi dengan ahli hukum atau lembaga bantuan hukum hukum yang berwenang untuk mendapatkan saran yang tepat dan sesuai dengan hukum dan etika.

Editor Desaku

See author's posts