Anti Menyebut Desa Milyader Tapi Tidak Mandiri

Warga ‘kampung-desa miliarder’ di Tuban, Jawa Timur, dan Kuningan, Jawa Barat, menyita perhatian publik setelah ramai-ramai memborong kendaraan, euforia itu dilakukan warga setelah menerima uang ganti untung dari proyek pemerintah.

Pakar ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi mengatakan euforia keuangan jangka pendek yang tidak diikuti perencanaan yang matang untuk jangka menengah dan panjang berpotensi sulit meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menerima dana tersebut.

“Sebenarnya saya agak mengkhawatirkan bahwa pengelolaan keuangan menjadi kurang terencana, seharusnya proses ganti untung bukan hanya kasus Tuban dan Kuningan, tapi banyak kasus yang sama ganti untung proyek pemerintah maupun swasta, kurang ada edukasi dan sosialisasi terkait penggunaannya”, ujar Acuviarta.

Desa milyader tapi miskin

Kepala Desa Sumurgeneng, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Gianto membantah warganya jatuh miskin setelah setahun lalu menjadi miliarder dadakan setelah menerima uang penggusuran.
Gianto mengatakan kehidupan warga Sumurgeneng tidak berubah setelah menjadi miliarder. Beberapa ada yang memilih membeli tanah di luar desa. Kehidupan wargapun kondusif.

Desa Mandiri

Sahabat pemerhati dan peduli pada desa. Di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar Desa Mandiri.

Sebenarnyaapa sih itu desa mandiri? Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasiyang tidak sulit,pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.

Kemudian gimana sih cara menilai desa kita sudah berkategori mandiri atau belum ?.

2 Indeks

Berdasarkan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ada dua indeks yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi pembangunan desa sehingga nantinya desa dapat diklasifikasikan.

Kedua indeks tersebut adalah Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes, PDTT).

Baik IPD maupun IDM, keduanya dibentuk berdasarkan amanat UU Desa, tepatnya pada pasal 74 tentang Kebutuhan Pembangunan Desa dan pasal 78 tentang Tujuan Pembangunan Desa.

Adapun aspek yang perlu dipenuhi dalam pembangunan desa antara lain:

• Kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan papan);
• Pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar);
• Lingkungan; dan
• Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Sementara untuk tujuan pembangunan desa di antaranya:

• Kesejahteraan masyarakat;
• Kualitas hidup;
• Penanggulangan kemiskinan,

Indeks Pembangunan Desa

Indeks Pembangunan Desa adalah suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat perkembangan atau kemajuan desa pada suatu waktu.

Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu :

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi  terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Landasan Hukum IDM

1. Undang – Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

Tujuan Indeks Desa Membangun (IDM)

1. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa;
2. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

Ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Berikut merupakan 5 (lima) status Desa :

1. Desa Mandiri
2. Desa Maju
3. Desa Berkembang
4. Desa Tertinggal
5. Desa Sangat Tertinggal

Stakeholder yang Terlibat dalam IDM

1. Pendamping Lokal Desa mendampingi Perangkat Desa di Seluruh Indonesia
2. Pendamping Desa Mendampingi Kecamatan sebagai Verifikator
3. TA Kabupaten Mendampingai Dinas PMD dan Bappeda pada Level Pemerintah Kabupaten Sebagai Verifikator
4. TA Provinsi Mendampingai Dinas PMD dan Bappeda pada Level Pemerintah Provinsi Sebagai Verifikator
5. Ditjen PPMD dan Pusdatin pada Level Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan Validasi Data dengan Penetapan SK Dirjen PPMD

Prosedurnya Pelaksanaan IDM

Untuk lebih jelasnya, silakan lihat tabel perbandingan antara Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di bawah ini.

Beberapa contoh desa mandiri di antaranya ada Desa Gentengkulon, Jawa Timur; Desa Peliatan, Bali; Desa Cibiru Wetan, Jawa Barat; Desa Sukojati, Jawa Timur; Desa Kaligondo, Jawa Timur; dan masih banyak lagi.

Editor Desaku

See author's posts