Disayangkan, TPT APBD 2022 Sambangan sudah Ambles dan Rusak
4 min read
Kami selaku warga masyarakat Desa Sambangan amat kecewa lantaran rusaknya beberapa bangunan yang ada di desa kami, padahal usia bangunan tersebut masih terbilang muda
Suaradesaku – Lamongan: TPT yang bersumber dari APBD tahun 2022 di Desa Sambangan, Kecamatan Babat sudah ambles dan alami kerusakan di beberapa titik. (21/2/2023).
Tujuan Pembangunan Tembok penahan tanah memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai penguatan badan jalan atau juga mempercepat arus air di parit.
Dengan pembangunan TPT tersebut juga berfungsi sebagai penguat tanah agar tidak mudah tergerus aliran air.
Namun amat di sayangkan, TPT yang baru berusia belum genap satu tahun di desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sudah ambles dan retak retak di beberapa titik.
Baru dikerjakan Oktober Nopember 2022
Menurut salah satu warga yang tidak mau di sebutkan namanya saat di temui oleh awak media mengatakan bahwasanya TPT tersebut bisa dibilang masih relatif mudah usianya, lantaran di tahun 2022 dikerjakan.
“TPT yang berada di depan Pasar desa Sambangan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan tersebut, bisa di bilang baru sebab proses pengerjaannya kurang lebih sekitar bulan Oktober Nopember 2022”, tuturnya.
“Namun amat disayangkan usia bangunan terbilang relatif masih muda namun sudah ambles dan alami keretakan di beberapa bagian”, terangnya.
Kecewa
Dirinya juga mengungkapkan rasa kekecewaannya lantaran rusaknya bangunan tersebut.
“Kami selaku warga masyarakat Desa Sambangan amat kecewa lantaran rusaknya beberapa bangunan yang ada di desa kami, padahal usia bangunan tersebut masih terbilang muda”, ungkap kekecewaan.
“Ini uang rakyat, masak lagek di bangun wes ambles, wes pecah pecah”, tandasnya dalam logat jawa,
Faktor alam ?
Sementara itu menurut Sulistiowati (kades Sambangan)saat di konfirmasi prihal amblesnya serta retaknya TPT di depan pasar desanya tersebut beliau mengatakan lantaran faktor alam.
“Ambles dan retaknya TPT di depan pasar desa tersebut lantaran faktor alam, lebih tepatnya faktor tanahnya bergerak”, tuturnya.
“Di tambah lagi kurangnya saluran air di sekitar lokasi tersebut”, ungkapya. (16/2/2023).
RAB batu putih ?
Dirinya juga menjelaskan sumber anggara TPT tersebut berasal dari APBD.
“Pembangunan TPT di depan pasar desa tersebut bersumber dari APBD tahun 2022”, jelasnya.
“Dalam pengerjaannya sudah sesuai dengan Rab”pungkasnya,
Tidak punya wewenang
Menurut Tamyiz (ketua BPD) menjelaskan bahwasannya pebangunan TPT tersebut sumber anggarannya berasal dari APBD tahun 2022.
“Pembangunan TPT di depan pasar tersebut bersumber dari APBD tahun 2022, terkait lebih jelasnya tanyakan kades dan timlaknya”, arahnya. (18/2/2023).
“Saya bilang seperti itu lantaran sumber anggarannya berasal dari APBD jadi kami selaku BPD tidak punya kewenangan untuk mengawasinya”, tandasnya.
Retensi
Menurut camat Babat saat dikonfirmasi via whatshap berkenanaan dengan amblesnya TPT di desa sambangan, beliau baru mengetahuinya.(21/2/2023)
“Baru tau mas, kalau monitoring, ya tentu sudah”, tuturnya.
“Tapi saat monitoring ya baik-baik saja kondisinya”, lanjutnya.
Cek sebagai upaya
Saat di tanya berkenaan dengan langkah dan upaya pihak kecamatan beliau menjawab akan melakukan pengecekan.
“Kita cek”ujarnya,
Ambles + Retak= lumrah
Disisi lain menurut salah satu aktivis LSM di Lamongan mengatakan prihal amblesnya TPT tersebut.
“Menurut informasi pembangunan itu kurang lebih dilaksanakan bulan oktober Nopember 2022, kalau yang rentang waktunya yang baru saja dibangun kemudian ada yang ambrol dan retak, patut diduga pembangunannya tidak sesuai RAB”, jelasnya.
“Masak baru di bangun sudah rusak begini”, tandasnya.
Agenda tipikor
Aktivis yang juga tergabung dalam LBH tersebut juga menambahkan lemahnya pengawasan dari beberapa pihak membuat bangunan yang baru dikerjakan tersebut sudah alami kerusakan.
“Kalau melihat papan informasi yang terpasang di lokasi, Anggaran BKKPD adalah anggaran yang masuk APBDES”, jelasnya.
Mempertanyakan fungsi BPD
“Sehingga kalau BPD ikut mengawasi menurut saya adalah sebagai bentuk kewajibannya”, harapnya.
“Seandainya ada salah satu BPD yg mengatakan bahwa BKKPD itu tidak termasuk wilayah pengawasannya sangat keliru, karena jelas tugas bpd adalah mengawasi jalannya pemerintahan desa, termasuk dalam bidang pembangunan”, pintanya.
“Jangankan BKKPD yg masuk apbdes, proyek daerah meskipun tidak masuk apbdes masyarakat juga berhak mengawasi karena hal ini sesuai dengan pp 20 tahun 2021 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemda”, tanyanya.
“Nah BPD adalah bagian dari masyarakat maka meskipun tidak secara lembaga, secara perorangan pun bisa ikut mengawasi”, jelasnya.
Dimaksimalkan
Menurut aktivis Indonesia bebas masalah juga angkat suara berkenaan dengan kerusakan bangunan bangunan infrastruktur di desa-desa yang usia bangunannya terbilang amat muda lantaran kurangnya pengawasan.
“Bangunan TPT atau yang lainnya tidak dapat bertahan lama tidak terlepas dari lemahnya pengawasan dari pihak desa, kecamatan dan dinas terkait”, tuturnya.
“Saya harapkan dinas terkait jangan hanya terimah laporan di atas meja, harus turun ke lokasi”, harapnya.
“Ini uang rakyat, kwalitas batu juga harus di perbaiki”, tegasnya.
Dirinya juga menambahkan berkenaan dengan perlunya memaksimalkan sistem pengawasan.
“perlu dimaksimalkan pengawasannya untuk menentukan agar kegiatan pembangunan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan”, paparnya.
“Yang kedua dampak dari pengalokasian tersebut kurang koordinsi dengan tokoh mayarakat sehingga penentuan aloksi tersebut tidak sesuai dengan prosedur”, tandasnya.
Dari data yang tercantum di papan anggaran kegiatan bangunan TPT yang sudah ambles dan alami kerusakan tersebut, pembangunannya bersumberkan dari APBD tahun 2022 , jumlah biaya 100.000.000, dengan volume 56.50×0.30×1.20M. (13071)
