“Apabila Kades Meninggal Dunia Sebelum Masa Jabatan Habis” Penjelasan HR. Hendry Ketua Abpednas Gresik
1 min read
Foto : HR. Hendry Ketua ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) Kab. Gresik Jawa Timur
Gresik – suaradesaku.net : Ketua Abpednas (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) Kabupaten Gresik, HR. Hendry ketika diminta penjelasan tentang pengganti kepala desa yang meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, menyampaikan, “Berpedoman dengan regulasi Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2022” Rabu (03/01)
HR. Hendry yang juga duduk di kepengurusan LSM LIRA (Lembaga Swadaya Masyarakat – Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Gresik sebagai Dewan Pakar menerangkan, “Pemberhentian Kepala desa, tertuang pada Pasal 131 yakni : Ayat (1) Kepala Desa berhenti karena :
a. Meninggal dunia;
b. Permintaan sendiri; atau
c. Diberhentikan.
Pasal 132
Ayat (1) Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a, BPD mengusulkan pengesahan pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia kepada Bupati melalui Camat.
Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa”
Selanjutnya HR. Hendry juga mengatakan, “Tata Cara Pemilihan-nya ada pada :
Pasal 105
Ayat (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
Ayat (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
Ayat (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
Ayat (4) Peserta Musyawarah Desa terdiri atas :
a. Pemerintah Desa,
b. BPD, dan
c. Unsur masyarakat
“Tentu Musyawarah Desa yang Menyelenggarakan adalah BPD” Tutup HR. Hendry.
