Sistem Cerdas INA-PMK (Prakira Masalah Kesehatan Indonesia)
13 min read
Oleh : Tauhid Nur Azhar Hammam Riza,, Agus Hadian Rahim
Editor : Humas
Perpres No 95 Tahun 2018 adalah langkah strategis untuk mengembangkan sistem pengolahan data kesehatan terpadu
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE yang telah dicanangkan melalui Perpres No 95 Tahun 2018 adalah langkah strategis untuk mengembangkan sistem pengolahan data kesehatan terpadu yang dapat meningkatkan kualitas perumusan kebijakan kesehatan dan perancangan program-program kesehatan di tiga ranah; promotif, preventif, dan kuratif.
Ketersediaan data penunjang yang saat ini terdapat di beberapa sistem lintas institusi adalah modal informasi yang sangat berharga dan merupakan investasi penting dalam mengembangkan sistem cerdas berbasis kecerdasan artifisial di sektor kesehatan, khususnya di area perumusan kebijakan dan sistem pendukung pengambilan keputusan.
Keberadaan sistem cerdas eksisting seperti SIZE (Sistem Informasi Zoonosis dan Emerging Infectious Disease) dapat ditingkatkan kapasitasnya dengan mengintegrasikan fungsi dan data yang lebih presisi.
Sebagai langkah awal, integrasi data lintas institusi yang tersedia saat ini dapat dimulai dengan membangun sistem deteksi dini masalah kesehatan nasional (national health early warning system).
Konsep ini juga terlahir dari pembelajaran semasa terjadinya pandemi. Dimana diperlukan kesiapan dan kecermatan dalam pengolahan data agar dapat merancang program pencegahan dan penanganan secara berkesinambungan.
Untuk itu dapat dikembangkan sistem cerdas Prakira Masalah Kesehatan Indonesia (INA-PMK) dengan berbasis pada data kesehatan multi sektor yang tersedia dan sistem kecerdasan artifisial yang dapat mengolah dan menganalisis data terkait untuk menghasilkan peringatan dini sebagai asupan sistem pengambilan keputusan sebagai bagian dari tata kelola kebijakan kesehatan nasional.
Penguatan ekosistem inovasi bppt6
Beberapa pemikiran dan gagasan terpantik saat kajian demi kajian yang disampaikan para penyaji multidisiplin tertayang di momen Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021.
Peta jalan dan rancangan yang sudah semakin realistis terkait SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagaimana telah dicanangkan melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan penjabaran visi serta misi yang maujud dalam tujuan penerapan SPBE.
Khususnya tujuan no 3: mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik terpadu, maka sektor kesehatan yang kompleks haruslah menjadi salah satu faktor pengungkitnya (enabler factor).
Keberadaan program-program eksisting seperti SIZE (Sistem Informasi Zoonosis dan Emerging Infectious Disease) yang dikembangkan secara multipihak:
- BPPT,
- Kemenko PMK,
- Kemenkes, dan Kementan,
- Aplikasi Keluarga Sehat dan RS Online di Kemenkes,
- aplikasi JKN di BPJS Kesehatan,
Sesungguhnya merupakan modal penting untuk mengkanalisasi program kolaboratif dalam suatu ekosistem inovasi terintegrasi.
Konektivitas melahirkan pola baru
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang begitu cepat telah melahirkan konektivitas yang pada gilirannya juga telah melahirkan pola-pola baru dalam proses interaksi fungsional.
Efektivitas dan peningkatan efisiensi dalam mendistribusikan fungsi amat terbantu dengan terbangunnya sistem informasi digital yang mampu mereduksi kendala jarak dan silo antara pemangku kepentingan dan kebijakan serta unit pelaksana fungsional.
3 sektor kesehatan
Penerapan TIK di sektor kesehatan kini sekurangnya terdapat di 3 sektor:
- Pelayanan Kesehatan (termasuk sistem informasi faskes dan telemedicine)
- Epidemiologi dan Pemetaan Kerawanan serta jaminan kesehatan.
- Edukasi dan aplikasi teknologi pada praktek kedokteran dan riset biomedika, termasuk penerapan bioinformatika dalam pengembangan obat-obatan.
Di sisi lain, perkembangan pemanfaatan TIK tidak hanya terjadi di sektor kesehatan, melainkan juga di semua sektor terkait pelayanan publik.
Data-data yang teramat berharga bisa didapatkan dari Biro Pusat Statistik, BNPB, BMKG, sampai Kementerian dan LPNK terkait.
Salah satu pekerjaan rumah terbesar dalam penerapan SPBE dan Satu Data Indonesia adalah membangun konstruksi pengetahuan berbasis metoda penyimpanan, pengolahan, dan akses data yang saat ini masih tersebar sesuai dengan genrenya masing-masing dan masih adanya sifat ego sektoral.
Untuk itu diperlukan sebuah sistem integrator dan agregator yang dapat menjadi model nasional
INA-PEWS ~ INA PMK
SIZE versi 1.0 sampai 3.0 dapat menjadi suatu pintu masuk untuk dikembangkan tidak hanya sebagai platform INA-PEWS (Indonesia Pandemic Early Warning System), tetapi juga dapat menjadi embrio dari INA PMK (Prakira Masalah Kesehatan) yang dapat menjadi bagian dari sistem DSS (Decision Support System) dan perancangan program berbasis guided forecasting (sistem prakira terpandu) yang dilengkapi dengan Kecerdasan Artifisial.
SIZE yang telah berhasil mengintegrasikan data terkait Zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging dari berbagai institusi terkait; Kemenkes, Kemen LH serta Kehutanan, dan Kementan dapat menjadi landing platform bagi sistem INA PMK.
Pengayaan data dengan mengacu kepada segitiga epidemiologi (Epidemiological Triangle) yang bisa didapat dari berbagai institusi terkait adalah salah satu upaya konstruktif untuk mengoptimasi peran data yang telah tersedia.
Mengawinkan SIZE dengan KGS (Knowledge Growing System) dari Sub TF-3 TFRIC-19
Analisis data kerentanan dari berbagai sumber seperti
- data cuaca dan klimatologi (BMKG),
- data geologi dan rupa muka bumi (BIG dan Badan Geologi Kemen ESDM),
- data ekonometrika (BI dan BPS),
- data pola konsumsi layanan kesehatan berdasar INA-CBG/case based group (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan),
- data sebaran vektor (Kementan dan Kemen LH dan Kehutanan), serta
- data daya dukung lingkungan serta potensi kebencanaan (Kemenhut LH, data pergerakan manusia antar wilayah dan lintas batas wilayah (Kemenhub, Kemlu, dan Ditjen Imigrasi), serta tentu
- data yang bersumber dari Kemenkes seperti data dari Aplikasi Keluarga Sehat, RS Online, dan Sisrute jika dapat diintegrasikan maka akan memiliki daya prakira yang luar biasa.
Jika platform SIZE dapat diperkuat dengan sistem cerdas berbasis Kecerdasan Artifisial karya anak bangsa, Sistem Pengetahuan Bertumbuh (Knowledge Growing System) karya Dr. Arwin Datumaya Wahyudi Sumari dan Prof Adang Suwandi Ahmad yang juga telah dikembangkan di TFRIC-19, serta dapat melakukan proses transaksi data dengan sistem-sistem penyimpan data nasional lainnya, maka konsep INA-PMK akan dapat segera bergulir dan dimanfaatkan sebagai bagian dari program deteksi dini masalah kesehatan Indonesia.
Masalah kesehatan yang dapat diprediksi dan diantisipasi bukan hanya pandemi saja, melainkan juga dapat meliputi persoalan gizi seperti kasus stunting, penyakit degeneratif metabolik, juga kesehatan kerja dan keselamatan transportasi misalnya.
Sistem INA-PMK dapat menjadi model generik yang dapat direplikasi untuk membangun aplikasi sejenis yang dapat diperuntukkan sesuai utilitas fungsional yang diharapkan, misal: analisis kerentanan ekonomi, daya dukung lingkungan, dan berbagai isu strategis lainnya.
Model ideal dalam penerapan Kecerdasan Artifisial di sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
INA-PMK dengan pendekatan SPB/KGS dapat menjadi model ideal dalam penerapan Kecerdasan Artifisial di sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat mempertajam perumusan masalah dan perencanaan program strategis di bidang kesehatan.
Akurasi berdasar objektivitas data dan kesahihan metodologi yang difasilitasi teknologi informasi dapat memberi garansi terkait kebijakan yang presisi.
Untuk itu diperlukan sinergitas antar institusi dan platform kolaborasi yang sekaligus dapat menjadi ekosistem inovasi dengan semangat partisipasi konstruktif yang dapat mengelaborasi segenap potensi menjadi kompetensi berorientasi solusi.
Konsep satu data dan mekanisme seperti Open API adalah keniscayaan yang bisa diimplementasikan jika Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang SPBE dapat diterapkan secara konsisten.
Sedangkan di sektor kesehatan dan kaitannya dengan pencegahan penyakit dan masalah kesehatan, regulasi yang dapat dan wajib menjadi acuan adalah Perpres No 18 Tahun 2020 (RPJMN IV 2020-2024) dan Inpres No 4 Tahun 2019 tentang pengendalian penyakit dan faktor-faktor resiko terjadinya penyakit, termasuk kegawatdaruratan di bidang Nubika (Nuklir, Biologi, dan Kimia).
Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui
- Penerima Subsidi Gaji 2021: Calon, Tahapan, Syarat, Cara Cek Lewat WhatsApp, Siapa yang lolos?
- Fenomena gelombang Panas Indonesia
- RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) Keniscayaan Melawan Ancaman Kekerasan Seksual
Ingin Berkontribusi?
Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.
- Serba-Serbi Hybrid Gairah Baru Usai Pandemi
- Peristiwa korban penganiayaan Jurnalis oleh oknum LSM LRM-GAK telah memasuki tahapan penyidikan
- Amatlah miris, salah seorang wartawan senior dikroyok salah satu oknum LSM
- Kades Kadungrembug Gelar Musyawarah Dengan Pemohon PTSL dan Pemohon Menyatakan Tidak Ada Pungli
- Moh Nalikan Resmi Dilantik Sebagai Sekda Lamongan, Berikut Penjelasannya
Independensi adalah Ruh Kontroversi. Sejak berdiri pada 4 November 2002, kami menjunjung tinggi jurnalisme yang tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun. Dalam setiap pemberitaan, redaksi Kontroversi selalu berikhtiar mencari kebenaran meski di tempat-tempat yang tak disukai.
Karena itu, kami konsisten memilih pendekatan jurnalisme investigasi. Hanya dengan metode penyelidikan yang gigih dan sistematis, kami berharap bisa melayani publik dengan informasi yang benar mengenai skandal maupun pelanggaran terstruktur yang merugikan khalayak ramai.
Tentu kami tak akan bisa menjalani misi ini tanpa Anda. Dukungan Anda sebagai pelanggan Kontroversi akan membuat kami lebih independen dan lebih mampu membiayai berbagai liputan investigasi mengenai berbagai topik yang relevan untuk Anda.
Kami yakin, dengan bekal informasi yang berkualitas mengenai isu-isu penting di sekitar kita, Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, untuk pribadi, lingkungan maupun bisnis Anda.
- Mengurai Persoalan Pelaksanaan Vaksinasi Di Daerah
- Gotong Royong, Kunci Suksesnya PPKM Level 4
- Manfaat Secondment, Knowledge Management dan Sinergi di Kementerian Keuangan
- Efisiensi Perencanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Melalui Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
- 9 Aspek Keuangan Negara dalam UU Cipta Kerja Terkait Peningkatan Investasi
| Attachment | Size |
|---|---|
| 210710-Laporan Kajian Tata Kelola Alat Kesehatan Dalam Kondisi Covid-19_FINAL.pdf | 582.03 KB |
Baca juga :
- Bupati Lamongan Yuhronur Bakal Melantik Sekda Baru Hari Ini
- Bangkitkan Potensi Desa wisata, Desa sumberejo Sajikan Wisata Petik Buah Semangka
- Renungan muharram dalam acara detik pergantian tahun baru Hijriyah
- Lamongan Bisa Jadi Inspirasi untuk Melawan Covid-19
- SKK Migas Memulai Eksplorasi Diwilayah Beru Lamongan
- Menko PMK RI Kunjungi Gudang Farmasi Dinkes Gresik
- Lima Pejabat Resmi Daftarkan Diri sebagai Sekda Lamongan, Ini Penjelasannya
Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui
Baca juga (bisa di-klik) :
- Pengacara Kasus Kekerasan Pada Jurnalis: Pihak BA Diduga Coba Pelintir Berita
- 18 Pejabat Pemkab Gresik Di Rotasi, Kata Bupati Eranya Berjuang
- Rotasi/Mutasi Jilid-1, 483 Pejabat Berganti Posisi
- Polisi Berikan Hadiah Kepada Sepasang Pengantin Baru
- Upacara Bendera Peringati HUT RI Ke-76 Dilakukan secara Khidmat dan Sederhana diTengah Masa Pandemi, Ini Penjelasannya
- Lembaga Amil Zakat (LAZ): Baznas, Lazisnu, Lazismu, YDSF, Nurul Hayat, Yatim Mandiri, dan ACT dirikan 5 Posko Bantuan PPKM Darurat di Gresik
- Bupati Gresik Bersama Kapolres, Dandim 0817 Tinjau Pusat Vaksinasi Untuk Semua di Gedung WEP
- Bupati Gresik Bagikan Paket Obat dan Vitamin untuk Warga Isoman
- Dinkes Gresik Berikan Obat dan Vitamin Gratis Bagi Warga Isoman
- Komisi D DPRD Meminta Jangan Sampai Ada Penolakan Pasien
- Gotong Royong Tanpa RTLH/Bedah Rumah Yang Roboh di Ngasin Gresik
- LSM ILHAM Nusantara Sikapi PUNGLI SMP di Gresik
- LSM ILHAM Nusantara Geram Atas Pungli 1 Miliaran Rupiah Oleh Sekolah Di Gresik
- Harga Satuan Kubikasi P3TGAI berbeda, LSM ILHAM Nusantara Akan Bedah Kasus
- LSM ILHAM Nusantara Telusuri Anggaran Bangunan Irigasi Senilai ± Rp.3 jutaan Per meter
- Cairnya program BPNT membuat dilema bagi pedagang kecil
- LSM Ilham Nusantara: Mempertanyakan Keterbukaan Informasi Publik Jalan Petung
- LSM ILHAM Nusantara pertanyakan Fungsi DPRD yang telah kesampingkan pengaduan
- LSM Ilham Nusantara Sebut Petak Umpet DPRD Gresik Terkait Aplus
Seluruh gambar dibawah ini bisa diklik untuk mendapatkan peluang dan manfaat
- SINAU BARENG Abpednas Gresik, sejalan program Gerbang Gresik (GG) terhadap pembangunan desa
- BPD Ketagihan hadirnya ABPEDNAS di Desa, Kedamean – Gresik
- BPD Driyorejo tetap kompak bersinergi membangun desa.
SILAHKAN KLIK GAMBAR-GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI/MANFAAT LAINNYA
Ganti lewat pengaturan, kecamatan, cek data dasar Jumlah KK & Anggota Keluarga di Desa Anda. Sudahkah sesuai jumlahnya atau desa anda ada/tidak ada dalam daftar Kementerian Dalam Negeri, Dirjen bina pemerintahan desa ?
Baca juga:
- Bupati Yani, Ingatkan Cara Penanganan menurunkan Pasien Terpapar Covid dan Tekan Angka Kematian
- Lewat program KKN yang didukung oleh kementerian riset teknologi UNISLA kembangkan potensi wisata situs pataan
- Bupati Lamongan Gelar sholat Idul Adha di rumah dinas, Warga diminta Patuhi Prokes
- Penjualan hewan kurban Meroket Jelang Idul Adha
- PPKM Darurat Penjualan Hewan Kurban di Lamongan Melonjak
- Bhabinkamtibmas dan Babinsa Bagikan Paket Sembako ke Warga Terdampak Covid Desa Balongpanggang Gresik
Bursa kerja :
Unduh Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di sini.
Unduh FAQ Panduan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 di sini.
Unduh Salinan SKB PTM di sini.
MODUL PEMBELAJARAN SMA TAHUN 2020/2021
Kemdikbud melalui Direktorat SMA telah menyusun Modul Pembelajaran SMA tahun 2020 semua mata pelajaran untuk siswa SMA Kelas X, XI dan XII yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan belajar dari rumah. Silakan Anda unduh pada link di bawah ini:
Modul Pembelajaran SMA Lengkap
PPKN Unduh disini
Bhs Indonesia Unduh disini
Matematika Unduh disini
Sejarah Indonesia Unduh disini
Bhs Inggris Unduh disini
Seni Budaya Unduh disini
Penjasorkes Unduh disini
PKWU Unduh disini
Biologi Unduh disini
Fisika Unduh disini
Kimia Unduh disini
Sejarah Peminatan Unduh disini
Sosiologi Unduh disini
Geografi Unduh disini
Ekonomi Unduh disini
Pelayanan dan penjelasan informasi pelaksanaan Seleksi CPNS 2021 melalui:
a. Menu Helpdesk pada https://sscasn.bkn.go.id;
b. Panitia seleksi pada :
– https://cpns.kemenkumham.go.id
– https://rekrutmen.kejaksaan.go.id
– https://ropeg.menlhk.go.id
– https://cpns.pertanian.go.id
– https://cpns.kemendikbud.go.id
– Sub Direktorat Liaison Direktorat Kerja Sama Internasional, dan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri.
Situs Terkait
- indonesia.go.id
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Komisi Pemberantasan Korupsi
- Kementerian PAN-RB
- Kementerian Keuangan
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19
• BAB 2 EPIDEMIOLOGI CORONA VIRUS (COVID-19)
• BAB 3 PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN
IMUNISASI COVID-19
• BAB 4 PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI COVID19
• BAB 5 SURVEILANS KIPI
• BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI
Daftar Isi
Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19
- Survei : Readiness dan Acceptence Study (sedang berlangsung)
- Persiapan dan Koordinasi
- Penetapan Permenkes Vaksinasi Covid-19
- Penyusunan Pedoman teknis
- Advokasi Sosialisasi Mobilisasi
- Peningkatan Kapasitas SDM, Sarana (logistic)
- Peningkatan Jejaring Pelayanan
- Sistim Informasi Manajemen
- Penyusunan Mikroplanning
- PelaksanaanVaksinasi
- Supervisi, Bimbingan teknis, monitoring
- Evaluasi Rapid ConvinienceAssesment/Survey cakupan, Post introduction Evaluation, Review Pelaksanaan
Pelaksanaan pemberian vaksinasi
1. Dosis administrasi : diberikan 2 (dua) dosis/orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan
2. Pemberi layanan imunisasi COVID-19 adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah, swasta maupun akademi/institusi Pendidikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri dalam jejaring Public Private Mix (PPM)
3. Teknis dan tempat pelaksanaan pemberian imunisasi, berdasarkan kajian ITAGI:
a. Kelompok usia produktif berusia 18 – 59 tahun, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah baik puskesmas, posbindu maupun RSUD/RSUP, kerjasama dengan klinik, klinik kantor/perusahaan, rumah sakit swasta, bidan praktek swasta dan lain – lain, termasuk pos – pos pelayanan imunisasi di tempat – tempat strategis
Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19
Memerlukan waktu 15 menit/orang
- Pendaftaran
- Pengukuran (tekanan darah, rapid test kolestrol, gula darah, dll)
- Edukasi tentang Imunisasi COVID-19
- Anamnesa (siapkan list daftar pertanyaan)
- Penyuntikan
- Informasi jadwal imunisasi selanjutnya
Catatan :
- Pelayanan posbindu 5 jam/hari
- Waktu pelayanan 15 menit
- 15 menit x 20 orang sehingga diperlukan 300 menit atau 5 jam.
Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19
PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)
- Ruang/tenda/tempat yang cukup besar, sirkulasi udara yang baik. Bila ada kipas angin, letakkan di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi;
- Bersihkan ruang/tempat pelayanan imunisasi sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
- Fasilitas mencuci tangan pakaisabun dan air mengalir atau hand sanitizer;
- Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 – 2 meter.
- Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat;
- Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah. Sasaran dan pengantar keluar dan masuk bergantian;
- Tempat/ruang tunggu sebelum dan sesudah imunisasi terpisah. Tempat duduk dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Sesudah imunisasi sasaran menunggu selama 30 menit.
Contoh Pengaturan Ruang/ Tempat Pelayanan Imunisasi
Dalam pedomen teknis ini dipaparkan pula TIMELINE PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN IMUNISASI COVID-19, serta hasil survei yang dilakukan Kemenkes.
- Diperlukan pelaksanaan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19 (mempertimbangkan vaccine hesistancy di Indonesia)
- Country readiness assesment dalam rangka menilai kesiapan pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap mikroplanning, pelaksanaan dan
monev - Pembentukan kelompok kerja tingkat nasional, provinsi/kab/kota dalam rangka koordinasi, harmonisasi pelaksanaan imunisasi COVID-19
- Pelaksanaan Cost Effectivess Analysis (CEA) imunisasi COVID-19, apabila imunisasi COVID-19 akan masuk sebagai Program Imunisasi Nasional
- Antispasi Komunikasi Risiko pelaksanaan baik isu halal-haram, kelompok antivaksin
- Penguatan SDM melalui pelatihan dengan BPSDM dan Sistim Informasi kolaborasi dengan Pusdatin
Kesimpulan
- Grand Design Operasional Imunisasi disusun berdasarkan ketersediaan vaksin yang faktanya sampai saat ini cukup dinamis.
- Logistik coldchain diperkirakan memadai melihat ketersediaan vaksin yang bertahap, demikian pula jumlah dan rasioVaksinator
- Pelaksanaan tetap mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi rutin yang saat ini cakupannya masih rendah.
- Penetapan Permenkes tentang PelaksanaanVaksinasi COVID-19, jabaran teknis dari Perpres.
- Perlu beberapa skema : imunisasi sebagai program, imunisasi pilihan skema sektor swasta, maupun sebagai bagian dari asuransi kesehatan
- Pencanangan imunisasi COVID-19 oleh Kepala Negara dalam rangka
- mobilisasi komitmen pemerintah daerah
Whistleblowing System
e-Announcement LKHPN
Government Public Relations
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Pengarusutamaan Gender
Pelayanan Publik
Layanan Informasi Publik (e-PPID)
Saran dan Pengaduan
e-LKHPN
Saber Pungli
Whistleblowing System
e-Announcement LKHPN
Government Public Relations
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Pengarusutamaan Gender
Pelayanan Publik
Layanan Informasi Publik (e-PPID)
Saran dan Pengaduan
e-LKHPN
Saber Pungli
