Bank Indonesia Cabut dan Tarik 20 Pecahan Rupiah Khusus
13 min read
Oleh : Imam S Ahmad Bashori Al-Muhajir
Editor : Moh Ardi, Munichatus Sa’adah SPsi
Bank Indonesia mencabut dan menarik 20 jenis pecahan Uang Rupiah Khusus (URK) Tahun Emisi 1970 sampai dengan 1990 dari peredaran.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menuturkan, dengan penarikan ini rupiah khusus tersebut tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Bagi masyarakat yang memiliki URK tersebut dan ingin melakukan penukaran, dapat menukarkannya di Bank Umum terhitung sejak 30 Agustus 2021 sampai dengan 29 Agustus 2031, atau 10 tahun sejak tanggal pencabutan”, kata Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Senin (30/8/2021).
Adapun rupiah khusus yang dicabut dan ditarik dari peredaran meliputi:
1. Uang Rupiah Khusus Seri 25 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun Emisi 1970 sebanyak 10 (sepuluh) pecahan;
2. Uang Rupiah Khusus Seri Cagar Alam Tahun Emisi 1974 sebanyak 3 (tiga) pecahan;
3. Uang Rupiah Khusus Seri Cagar Alam Tahun Emisi 1987 sebanyak 2 (dua) pecahan;
4. Uang Rupiah Khusus Seri Perjuangan Angkatan ’45 Tahun Emisi 1990 sebanyak 3 (tiga) pecahan;
5. Uang Rupiah Khusus Seri Save The Children Tahun Emisi 1990 sebanyak 2 (dua) pecahan.
Sama dengan nominal
Erwin menyebutkan bahwa penggantian atas Uang Rupiah Khusus tahun emisi 1970 sampai dengan tahun emisi 1990 yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebesar nilai nominal yang sama dengan yang tertera pada URK dimaksud.
Layanan penukaran juga dapat dilakukan di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan BI di seluruh Indonesia, dengan mengacu pada ketentuan atau informasi yang disampaikan mengenai jadwal operasional dan layanan publik BI.
Cara Penukaran
Dikatakan jika penggantian atas Uang Rupiah Khusus tahun emisi 1970 sampai dengan tahun emisi 1990 yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebesar nilai nominal yang sama dengan yang tertera pada URK dimaksud.
Layanan penukaran juga dapat dilakukan di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan BI di seluruh Indonesia, dengan mengacu pada ketentuan atau informasi yang disampaikan mengenai jadwal operasional dan layanan publik BI.
Penggantian atas URK dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai pengelolaan uang Rupiah.
Aturan yakni, dalam hal fisik uang Rupiah logam lebih besar dari 1/2 ukuran aslinya dan ciri uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal uang Rupiah yang ditukarkan.
Pengelolaan Uang Rupiah
Mengapa Uang Dicabut, Ditarik, dan Dimusnahkan?
Sebagai bank sentral di Indonesia yang bertugas untuk mengawasi peredaran uang di Indonesia, Bank Indonesia memiliki kewajiban untuk mencabut, menarik, dan memusnahkan uang yang dianggap tidak layak edar. Bagi sebagian besar orang mungkin tidak mengerti dan bertanya-tanya, mengapa uang yang begitu berharga justru dimusnahkan?
Memang terdapat beberapa kriteria yang membuat uang harus mengalami pencabutan atau bahkan pemusnahan. Semua itu telah tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/10/PBI/2013. Dari aturan tersebut, bisa diketahui beberapa alasan mengapa uang dapat ditarik atau bahkan dimusnahkan:
- Lusuh
Uang yang telah lusuh dianggap tidak memiliki nilai jual lagi sehingga masuk ke dalam jajaran uang yang tidak layak edar. Yang masuk dalam kategori uang lusuh biasanya akan ditarik massal oleh pihak Bank Indonesia kemudian dimusnahkan.
Uang yang dianggap lusuh adalah uang yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama seperti ukuran aslinya namun memiliki kerusakan akibat minyak, jamur, coretan, atau noda lainnya yang membuat kondisi uang menjadi tampak kotor. Sedangkan pada uang logam, uang yang lusuh adalah uang yang kotor atau berubah warna sehingga kondisinya tidak seperti semula.
- Rusak
Uang yang dimusnahkan Bank Indonesia selanjutnya adalah uang yang telah rusak. Yang masuk dalam kategori ini adalah uang yang memiliki ukuran dan bentuk yang tidak lagi sama seperti ukuran aslinya sehingga tidak layak edar.
Perbedaan ukuran dan bentuk ini bisa saja terjadi akibat adanya robekan, bekas terbakar, lubang, atau kerusakan lain yang menyebabkan perubahan fisik pada uang. Begitu pula dengan uang logam yang fisiknya berubah akibat korosi, hilang sebagian, melengkung, berlubang,terpotong, dan kerusakan fisik lainnya.
- Cacat
Kriteria selanjutnya yang membuat lembaran uang harus ditarik adalah uang yang cacat. Uang yang cacat adalah uang yang mengalami salah cetak atau spesifikasi pencetakan tidak sesuai dengan standar Bank Indonesia namun terlanjur beredar di masyarakat. Kondisi uang yang cacat biasanya diumumkan langsung ciri-cirinya oleh pihak Bank Indonesia.
- Uang lama
Jika pada ketiga kriteria di atas uang diperlakukan dengan cara ditarik dan dimusnahkan karena alasan tidak layak edar, maka uang lama ditarik oleh pihak Bank Indonesia karena dikhawatirkan dipalsukan. Uang lama memang masih dapat digunakan dalam berbagai transaksi, namun pihak Bank Indonesia melakukan penarikan guna melindungi masyarakat itu sendiri.
Uang lama belum memiliki teknologi keaslian yang canggih sehingga sangat mudah dipalsukan. Sedangkan pada uang baru, teknologi keaslian yang digunakan sudah sangat canggih sehingga sulit untuk dipalsukan. Jika uang lama terus beredar dan digunakan dalam berbagai transaksi, maka dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan memalsukan uang tersebut.
Itulah beberapa alasan mengapa uang dicabut, ditarik, dan dimusnahkan. Meskipun uang tersebut ditarik dan dimusnahkan, namun bukan berarti kamu akan mengalami kerugian jika memiliki uang yang termasuk dalam kriteria di atas.
Syarat Penggantian Uang
Pihak Bank Indonesia akan mengganti uang yang ditarik tersebut sesuai dengan nominalnya. Namun terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan penggantian atas uang yang ditarik seperti di bawah ini:
Uang kertas
Untuk uang kertas, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa diganti oleh pihak Bank Indonesia.
Ciri uang Rupiah dapat dikenali
Meskipun uang yang dimiliki rusak atau lusuh, namun jika uang tersebut masih dapat dikenali ciri-ciri keasliannya, maka ia akan mendapatkan uang pengganti dengan nominal yang sama. Salah satu ciri keaslian uang Rupiah adalah benang yang terdapat dalam uang.
Fisik lebih dari 2/3 ukuran asli
Salah satu uang rusak adalah uang yang robek. Namun uang yang robek bahkan hingga terbelah dua sekalipun masih dapat diterima oleh pihak Bank Indonesia jika ukuran dari uang tersebut lebih dari 2/3 ukuran aslinya. Bagaimana cara menentukannya? Pihak Bank Indonesia punya alat khusus.
Satu kesatuan
Uang yang ingin ditukarkan hendaknya adalah satu kesatuan. Jika ingin menukar uang yang rusak dengan kerusakan akibat robekan, maka kedua robekan tersebut harus uang yang memiliki nominal yang sama.
Nomor seri sama
Jika uang rusak akibat robekan hingga membuat uang terbelah dua, maka uang masih dapat penggantian dengan nominal yang sama jika nomor seri pada setiap bagian lembaran uang memiliki nomor yang sama. Uang tidak akan diganti jika nomor seri pada kedua sisi berbeda.
- Uang logam
Sama seperti uang kertas, uang logam juga bisa diganti. Asalkan memenuhi beberapa syarat di bawah ini:
-
- Ciri uang rupiah dapat dikenali
Sama seperti uang kertas, uang logam yang mengalami kerusakan dapat ditukarkan ke Bank Indonesia jika memiliki ciri uang Rupiah yang masih dapat dikenali.
-
- Fisik lebih dari ½ ukuran asli
Syarat lain yang harus dipenuhi agar uang logam mendapatkan penggantian adalah memiliki fisik lebih dari ½ ukuran asli. Uang logam yang memiliki ukuran sama dengan ½ ukuran asli bahkan kurang tidak akan mendapatkan penggantian namun tetap akan dimusnahkan.
Itulah beberapa syarat yang harus dipenuhi agar uang yang tidak layak edar yang kamu miliki mendapatkan penggantian dengan nominal yang sama. Meskipun uang yang rusak dan lusuh mendapatkan penggantian, tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk melakukan hal yang dapat merusak kondisi fisik uang. Larangan ini sendiri telah tertulis dalam UU No. 17 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Dalam Pasal 25 ayat 1 dikatakan bahwa kita dilarang merusak, memotong, menghancurkan dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
Pelaku yang dengan sengaja melakukan hal tersebut akan diancam dengan hukuman pidana paling tinggi 10 tahun penjara dengan denda maksimal 10 miliyar rupiah. Maka dari itu, hargailah Rupiah sebagai bentuk kecintaan pada tanah air Indonesia.
- Penerima Subsidi Gaji 2021: Calon, Tahapan, Syarat, Cara Cek Lewat WhatsApp, Siapa yang lolos?
- Fenomena gelombang Panas Indonesia
- RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) Keniscayaan Melawan Ancaman Kekerasan Seksual
Ingin Berkontribusi?
Masuk menggunakan akun microsite anda, apabila belum terdaftar silakan klik tombol di bawah.
- Serba-Serbi Hybrid Gairah Baru Usai Pandemi
- Peristiwa korban penganiayaan Jurnalis oleh oknum LSM LRM-GAK telah memasuki tahapan penyidikan
- Amatlah miris, salah seorang wartawan senior dikroyok salah satu oknum LSM
- Kades Kadungrembug Gelar Musyawarah Dengan Pemohon PTSL dan Pemohon Menyatakan Tidak Ada Pungli
- Moh Nalikan Resmi Dilantik Sebagai Sekda Lamongan, Berikut Penjelasannya
Independensi adalah Ruh Kontroversi. Sejak berdiri pada 4 November 2002, kami menjunjung tinggi jurnalisme yang tidak berpihak pada kepentingan politik mana pun. Dalam setiap pemberitaan, redaksi Kontroversi selalu berikhtiar mencari kebenaran meski di tempat-tempat yang tak disukai.
Karena itu, kami konsisten memilih pendekatan jurnalisme investigasi. Hanya dengan metode penyelidikan yang gigih dan sistematis, kami berharap bisa melayani publik dengan informasi yang benar mengenai skandal maupun pelanggaran terstruktur yang merugikan khalayak ramai.
Tentu kami tak akan bisa menjalani misi ini tanpa Anda. Dukungan Anda sebagai pelanggan Kontroversi akan membuat kami lebih independen dan lebih mampu membiayai berbagai liputan investigasi mengenai berbagai topik yang relevan untuk Anda.
Kami yakin, dengan bekal informasi yang berkualitas mengenai isu-isu penting di sekitar kita, Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, untuk pribadi, lingkungan maupun bisnis Anda.
- Mengurai Persoalan Pelaksanaan Vaksinasi Di Daerah
- Gotong Royong, Kunci Suksesnya PPKM Level 4
- Manfaat Secondment, Knowledge Management dan Sinergi di Kementerian Keuangan
- Efisiensi Perencanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Melalui Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022
- 9 Aspek Keuangan Negara dalam UU Cipta Kerja Terkait Peningkatan Investasi
| Attachment | Size |
|---|---|
| 210710-Laporan Kajian Tata Kelola Alat Kesehatan Dalam Kondisi Covid-19_FINAL.pdf | 582.03 KB |
Baca juga :
- Bupati Lamongan Yuhronur Bakal Melantik Sekda Baru Hari Ini
- Bangkitkan Potensi Desa wisata, Desa sumberejo Sajikan Wisata Petik Buah Semangka
- Renungan muharram dalam acara detik pergantian tahun baru Hijriyah
- Lamongan Bisa Jadi Inspirasi untuk Melawan Covid-19
- SKK Migas Memulai Eksplorasi Diwilayah Beru Lamongan
- Menko PMK RI Kunjungi Gudang Farmasi Dinkes Gresik
- Lima Pejabat Resmi Daftarkan Diri sebagai Sekda Lamongan, Ini Penjelasannya
Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui
Baca juga (bisa di-klik) :
- Pengacara Kasus Kekerasan Pada Jurnalis: Pihak BA Diduga Coba Pelintir Berita
- 18 Pejabat Pemkab Gresik Di Rotasi, Kata Bupati Eranya Berjuang
- Rotasi/Mutasi Jilid-1, 483 Pejabat Berganti Posisi
- Polisi Berikan Hadiah Kepada Sepasang Pengantin Baru
- Upacara Bendera Peringati HUT RI Ke-76 Dilakukan secara Khidmat dan Sederhana diTengah Masa Pandemi, Ini Penjelasannya
- Lembaga Amil Zakat (LAZ): Baznas, Lazisnu, Lazismu, YDSF, Nurul Hayat, Yatim Mandiri, dan ACT dirikan 5 Posko Bantuan PPKM Darurat di Gresik
- Bupati Gresik Bersama Kapolres, Dandim 0817 Tinjau Pusat Vaksinasi Untuk Semua di Gedung WEP
- Bupati Gresik Bagikan Paket Obat dan Vitamin untuk Warga Isoman
- Dinkes Gresik Berikan Obat dan Vitamin Gratis Bagi Warga Isoman
- Komisi D DPRD Meminta Jangan Sampai Ada Penolakan Pasien
- Gotong Royong Tanpa RTLH/Bedah Rumah Yang Roboh di Ngasin Gresik
- LSM ILHAM Nusantara Sikapi PUNGLI SMP di Gresik
- LSM ILHAM Nusantara Geram Atas Pungli 1 Miliaran Rupiah Oleh Sekolah Di Gresik
- Harga Satuan Kubikasi P3TGAI berbeda, LSM ILHAM Nusantara Akan Bedah Kasus
- LSM ILHAM Nusantara Telusuri Anggaran Bangunan Irigasi Senilai ± Rp.3 jutaan Per meter
- Cairnya program BPNT membuat dilema bagi pedagang kecil
- LSM Ilham Nusantara: Mempertanyakan Keterbukaan Informasi Publik Jalan Petung
- LSM ILHAM Nusantara pertanyakan Fungsi DPRD yang telah kesampingkan pengaduan
- LSM Ilham Nusantara Sebut Petak Umpet DPRD Gresik Terkait Aplus
Seluruh gambar dibawah ini bisa diklik untuk mendapatkan peluang dan manfaat
- SINAU BARENG Abpednas Gresik, sejalan program Gerbang Gresik (GG) terhadap pembangunan desa
- BPD Ketagihan hadirnya ABPEDNAS di Desa, Kedamean – Gresik
- BPD Driyorejo tetap kompak bersinergi membangun desa.
SILAHKAN KLIK GAMBAR-GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI/MANFAAT LAINNYA
Ganti lewat pengaturan, kecamatan, cek data dasar Jumlah KK & Anggota Keluarga di Desa Anda. Sudahkah sesuai jumlahnya atau desa anda ada/tidak ada dalam daftar Kementerian Dalam Negeri, Dirjen bina pemerintahan desa ?
Baca juga:
- Bupati Yani, Ingatkan Cara Penanganan menurunkan Pasien Terpapar Covid dan Tekan Angka Kematian
- Lewat program KKN yang didukung oleh kementerian riset teknologi UNISLA kembangkan potensi wisata situs pataan
- Bupati Lamongan Gelar sholat Idul Adha di rumah dinas, Warga diminta Patuhi Prokes
- Penjualan hewan kurban Meroket Jelang Idul Adha
- PPKM Darurat Penjualan Hewan Kurban di Lamongan Melonjak
- Bhabinkamtibmas dan Babinsa Bagikan Paket Sembako ke Warga Terdampak Covid Desa Balongpanggang Gresik
Bursa kerja :
Unduh Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di sini.
Unduh FAQ Panduan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 di sini.
Unduh Salinan SKB PTM di sini.
MODUL PEMBELAJARAN SMA TAHUN 2020/2021
Kemdikbud melalui Direktorat SMA telah menyusun Modul Pembelajaran SMA tahun 2020 semua mata pelajaran untuk siswa SMA Kelas X, XI dan XII yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan belajar dari rumah. Silakan Anda unduh pada link di bawah ini:
Modul Pembelajaran SMA Lengkap
PPKN Unduh disini
Bhs Indonesia Unduh disini
Matematika Unduh disini
Sejarah Indonesia Unduh disini
Bhs Inggris Unduh disini
Seni Budaya Unduh disini
Penjasorkes Unduh disini
PKWU Unduh disini
Biologi Unduh disini
Fisika Unduh disini
Kimia Unduh disini
Sejarah Peminatan Unduh disini
Sosiologi Unduh disini
Geografi Unduh disini
Ekonomi Unduh disini
Pelayanan dan penjelasan informasi pelaksanaan Seleksi CPNS 2021 melalui:
a. Menu Helpdesk pada https://sscasn.bkn.go.id;
b. Panitia seleksi pada :
– https://cpns.kemenkumham.go.id
– https://rekrutmen.kejaksaan.go.id
– https://ropeg.menlhk.go.id
– https://cpns.pertanian.go.id
– https://cpns.kemendikbud.go.id
– Sub Direktorat Liaison Direktorat Kerja Sama Internasional, dan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri.
Situs Terkait
- indonesia.go.id
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Komisi Pemberantasan Korupsi
- Kementerian PAN-RB
- Kementerian Keuangan
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19
• BAB 2 EPIDEMIOLOGI CORONA VIRUS (COVID-19)
• BAB 3 PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN
IMUNISASI COVID-19
• BAB 4 PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI COVID19
• BAB 5 SURVEILANS KIPI
• BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI
Daftar Isi
Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19
- Survei : Readiness dan Acceptence Study (sedang berlangsung)
- Persiapan dan Koordinasi
- Penetapan Permenkes Vaksinasi Covid-19
- Penyusunan Pedoman teknis
- Advokasi Sosialisasi Mobilisasi
- Peningkatan Kapasitas SDM, Sarana (logistic)
- Peningkatan Jejaring Pelayanan
- Sistim Informasi Manajemen
- Penyusunan Mikroplanning
- PelaksanaanVaksinasi
- Supervisi, Bimbingan teknis, monitoring
- Evaluasi Rapid ConvinienceAssesment/Survey cakupan, Post introduction Evaluation, Review Pelaksanaan
Pelaksanaan pemberian vaksinasi
1. Dosis administrasi : diberikan 2 (dua) dosis/orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan
2. Pemberi layanan imunisasi COVID-19 adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah, swasta maupun akademi/institusi Pendidikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri dalam jejaring Public Private Mix (PPM)
3. Teknis dan tempat pelaksanaan pemberian imunisasi, berdasarkan kajian ITAGI:
a. Kelompok usia produktif berusia 18 – 59 tahun, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah baik puskesmas, posbindu maupun RSUD/RSUP, kerjasama dengan klinik, klinik kantor/perusahaan, rumah sakit swasta, bidan praktek swasta dan lain – lain, termasuk pos – pos pelayanan imunisasi di tempat – tempat strategis
Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19
Memerlukan waktu 15 menit/orang
- Pendaftaran
- Pengukuran (tekanan darah, rapid test kolestrol, gula darah, dll)
- Edukasi tentang Imunisasi COVID-19
- Anamnesa (siapkan list daftar pertanyaan)
- Penyuntikan
- Informasi jadwal imunisasi selanjutnya
Catatan :
- Pelayanan posbindu 5 jam/hari
- Waktu pelayanan 15 menit
- 15 menit x 20 orang sehingga diperlukan 300 menit atau 5 jam.
Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19
PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)
- Ruang/tenda/tempat yang cukup besar, sirkulasi udara yang baik. Bila ada kipas angin, letakkan di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi;
- Bersihkan ruang/tempat pelayanan imunisasi sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
- Fasilitas mencuci tangan pakaisabun dan air mengalir atau hand sanitizer;
- Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 – 2 meter.
- Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat;
- Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah. Sasaran dan pengantar keluar dan masuk bergantian;
- Tempat/ruang tunggu sebelum dan sesudah imunisasi terpisah. Tempat duduk dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Sesudah imunisasi sasaran menunggu selama 30 menit.
Contoh Pengaturan Ruang/ Tempat Pelayanan Imunisasi
Dalam pedomen teknis ini dipaparkan pula TIMELINE PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN IMUNISASI COVID-19, serta hasil survei yang dilakukan Kemenkes.
- Diperlukan pelaksanaan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19 (mempertimbangkan vaccine hesistancy di Indonesia)
- Country readiness assesment dalam rangka menilai kesiapan pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap mikroplanning, pelaksanaan dan
monev - Pembentukan kelompok kerja tingkat nasional, provinsi/kab/kota dalam rangka koordinasi, harmonisasi pelaksanaan imunisasi COVID-19
- Pelaksanaan Cost Effectivess Analysis (CEA) imunisasi COVID-19, apabila imunisasi COVID-19 akan masuk sebagai Program Imunisasi Nasional
- Antispasi Komunikasi Risiko pelaksanaan baik isu halal-haram, kelompok antivaksin
- Penguatan SDM melalui pelatihan dengan BPSDM dan Sistim Informasi kolaborasi dengan Pusdatin
Kesimpulan
- Grand Design Operasional Imunisasi disusun berdasarkan ketersediaan vaksin yang faktanya sampai saat ini cukup dinamis.
- Logistik coldchain diperkirakan memadai melihat ketersediaan vaksin yang bertahap, demikian pula jumlah dan rasioVaksinator
- Pelaksanaan tetap mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi rutin yang saat ini cakupannya masih rendah.
- Penetapan Permenkes tentang PelaksanaanVaksinasi COVID-19, jabaran teknis dari Perpres.
- Perlu beberapa skema : imunisasi sebagai program, imunisasi pilihan skema sektor swasta, maupun sebagai bagian dari asuransi kesehatan
- Pencanangan imunisasi COVID-19 oleh Kepala Negara dalam rangka
- mobilisasi komitmen pemerintah daerah
Whistleblowing System
e-Announcement LKHPN
Government Public Relations
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Pengarusutamaan Gender
Pelayanan Publik
Layanan Informasi Publik (e-PPID)
Saran dan Pengaduan
e-LKHPN
Saber Pungli
Whistleblowing System
e-Announcement LKHPN
Government Public Relations
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Pengarusutamaan Gender
Pelayanan Publik
Layanan Informasi Publik (e-PPID)
Saran dan Pengaduan
e-LKHPN
Saber Pungli
