Tidak sebanding: kompensasi vs beban

Peneliti Remotivi, Muhamad Heychael mengatakan, “alasan mahasiswa dan mahasiswi tidak memprioritaskan karir jurnalistik karena kompensasi yang diterima jurnalis tidak sebanding dengan beban dan risiko pekerjaan”.

‘Data ini menunjukkan bahwa yang menjadi masalah adalah rendahnya penghargaan dan budaya kerja yang eksploitatif dalam industri media”, tutur Heychael.

Pengalaman belajar dalam kelas maupun magang mengajarkan perempuan nilai-nilai maskulin dari profesi jurnalis

Penuh resiko

Selaras dengan temuan lain penelitian ini, perempuan cenderung melihat profesi jurnalis sebagai profesi yang penuh risiko keamanan dan belum ramah terhadap perempuan.

“Pengalaman belajar dalam kelas maupun magang mengajarkan perempuan nilai-nilai maskulin dari profesi jurnalis (penuh risiko, memiliki beban kerja berat, dan sebagainya)”, ujar Nurul Hasfi, Peneliti Universitas Diponegoro.

adanya hambatan dan stereotip-stereotip gender yang dialami calon jurnalis perempuan baik di ruang kelas maupun tempat magang

Hambatan ~ streotips

Dosen Komunikasi Universitas Indonesia, Eriyanto, menjelaskan 72,45% responden perempuan mengaku sering ditugaskan meliput isu fesyen, hiburan, wisata, kuliner, dan keluarga selama mengikuti kegiatan magang. Ketika ditanyakan mengenai seberapa sering ditugaskan untuk meliput isu politik, hukum, dan keamanan, hanya 28,57 persen dari total responden perempuan yang menjawab sering mendapatkan tugas tersebut.

“Ketika dieksplorasi lebih lanjut dalam sesi FGD, baik partisipan laki-laki dan perempuan mengakui adanya hambatan dan stereotip-stereotip gender yang dialami calon jurnalis perempuan baik di ruang kelas maupun tempat magang,” kata Eriyanto.

61,74% responden perempuan juga kerap menemukan adanya anggapan bahwa perempuan akan sulit menjadi ibu sekaligus jurnalis

Ibu vs Jurnalis

“Dari banyaknya stereotip yang disematkan kepada jurnalis perempuan, anggapan bahwa perempuan dengan penampilan menarik lebih baik bekerja sebagai presenter televisi dibanding menjadi jurnalis lapangan paling sering terdengar responden perempuan (82,55%). Selain itu, 61,74% responden perempuan juga kerap menemukan adanya anggapan bahwa perempuan akan sulit menjadi ibu sekaligus jurnalis”, ucap Winona Amabel, Peneliti Remotivi.

penyebab mahasiswi cenderung kurang percaya diri dalam memproyeksikan jurnalistik adalah karena adanya pertimbangan peran domestik di masa depan

Peran domestik masa depan

Hal ini pada gilirannya berimbas pada kepercayaan diri mahasiswi untuk sukses dalam jurnalistik.

Hanya 42% dari total responden perempuan yang percaya diri untuk menduduki posisi puncak di ruang redaksi sebagai pemimpin redaksi. Sementara itu, 56,25% dari total responden laki-laki memiliki kepercayaan diri dapat menjadi pemimpin redaksi.

“Dalam sesi FGD, ditemukan bahwa penyebab mahasiswi cenderung kurang percaya diri dalam memproyeksikan jurnalistik adalah karena adanya pertimbangan peran domestik di masa depan”, kata Lintang Ratri, Pengajar Jurnalistik di Universitas Diponegoro.

temuan ini mesti menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan, yang dalam hal ini adalah lembaga pendidikan tinggi dan industri media

Wisnu Prasetya, Dosen Komunikasi Universitas Gadjah Mada yang berpartisipasi dalam penelitian ini mengatakan bahwa temuan ini mesti menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan, yang dalam hal ini adalah lembaga pendidikan tinggi dan industri media.

“Pasalnya, mendorong semakin banyak perempuan berkarier di industri pers merupakan prasyarat penting untuk penghapusan penggambaran perempuan di media yang kerap diiringi seksisme dan bias gender”, ujarnya.

Suasana dan proses belajar yang mengafirmasi atau meningkatkan kepercayaan diri perempuan perlu dibangun

Tekanan sosial dan budaya

Dosen Komunikasi Universitas Padjadjaran, Sandi Jaya Saputra, yang juga bagian dari tim penelitian, mengungkapkan bahwa, “tekanan sosial dan budaya yang dihadapi perempuan perlu jadi pertimbangan bagi institusi kampus dan tenaga pengajar. Suasana dan proses belajar yang mengafirmasi atau meningkatkan kepercayaan diri perempuan perlu dibangun”.

Situasi ini harus berubah jika kita ingin lebih banyak perempuan di ruang redaksi

Bisa memantik urgensi bagi manajemen media

Direktur Eksekutif Remotivi, Yovantra Arief berharap hasil riset ini bisa memantik urgensi bagi manajemen media untuk menciptakan ruang dan budaya kerja yang ramah gender perempuan. Survei Aliansi Jurnalis Independen menemukan hanya empat media yang memiliki ruang menyusui.

Belum lagi fakta bahwa 25 dari 34 jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan seksual, baik di tempat kerja ataupun selama liputan (AJI, 2021).

“Situasi ini harus berubah jika kita ingin lebih banyak perempuan di ruang redaksi,” tutup Yovantra.

Riset ini dilakukan terhadap mahasiswa dan mahasiswi jurnalistik tingkat sarjana di empat kampus yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro dengan menggunakan metode survei dan Focus Group Discussion. Survei dilakukan menggunakan metode sensus yang melibatkan 222 responden (65 laki-laki dan 157 perempuan) dengan total response rate sebesar 65,7%.

Read Offline Sample for BUSINESS PLAN

BISNIS PLAN XIOMAY Download

PPT PROPOSAL BISNIS Download

_{Konten ini bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu}

Jika berhasil tidak dipuji,
Jika gagal dicaci maki.
Jika hilang tak akan dicari,
Jika mati tak ada yang mengakui

Seluruh gambar dibawah ini bisa diklik untuk mendapatkan peluang dan manfaat

PANDUAN CONSTITUTIONAL DRAFTING TAHUN 2021

SILAHKAN KLIK GAMBAR-GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI/MANFAAT LAINNYA

Ganti lewat pengaturan, kecamatan, cek data dasar Jumlah KK & Anggota Keluarga di Desa Anda. Sudahkah sesuai jumlahnya atau desa anda ada/tidak ada dalam daftar Kementerian Dalam Negeri, Dirjen bina pemerintahan desa ?

Bhabinkamtibmas dan Babinsa Bagikan Paket Sembako ke Warga Terdampak Covid Desa Balongpanggang Gresik

Unduh Pedoman Pembelajaran pada Semester Genap TA 2020/2021 di sini.

Unduh FAQ Panduan Pembelajaran Semester Genap 2020-2021 di sini.

Unduh Salinan SKB PTM di sini.

MODUL PEMBELAJARAN SMA TAHUN 2020/2021

Kemdikbud melalui Direktorat SMA telah menyusun Modul Pembelajaran SMA tahun 2020 semua mata pelajaran untuk siswa SMA Kelas X, XI dan XII yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan belajar dari rumah. Silakan Anda unduh pada link di bawah ini:
Modul Pembelajaran SMA Lengkap
PPKN Unduh disini
Bhs Indonesia Unduh disini
Matematika Unduh disini
Sejarah Indonesia Unduh disini
Bhs Inggris Unduh disini
Seni Budaya Unduh disini
Penjasorkes Unduh disini
PKWU Unduh disini
Biologi Unduh disini
Fisika Unduh disini
Kimia Unduh disini
Sejarah Peminatan Unduh disini
Sosiologi Unduh disini
Geografi Unduh disini
Ekonomi Unduh disini

Pelayanan dan penjelasan informasi pelaksanaan Seleksi CPNS 2021 melalui:

a. Menu Helpdesk pada https://sscasn.bkn.go.id;
b. Panitia seleksi pada :
– https://cpns.kemenkumham.go.id
– https://rekrutmen.kejaksaan.go.id
– https://ropeg.menlhk.go.id
– https://cpns.pertanian.go.id
– https://cpns.kemendikbud.go.id
– Sub Direktorat Liaison Direktorat Kerja Sama Internasional, dan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri.

Situs Terkait

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19

Kontroversi.or.id – Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan R.I memberikan paparan terkait “Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Imunisasi COVID-19”.Pedoman ini terdiri dari :• BAB 1 PENDAHULUAN
• BAB 2 EPIDEMIOLOGI CORONA VIRUS (COVID-19)
• BAB 3 PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAYANAN
IMUNISASI COVID-19
• BAB 4 PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI COVID19
• BAB 5 SURVEILANS KIPI
• BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI

Daftar Isi

Kegiatan Operasional Vaksinasi Covid-19

 Survei : Readiness dan Acceptence Study (sedang berlangsung)
 Persiapan dan Koordinasi
 Penetapan Permenkes Vaksinasi Covid-19
 Penyusunan Pedoman teknis
 Advokasi Sosialisasi Mobilisasi
 Peningkatan Kapasitas SDM, Sarana (logistic)
 Peningkatan Jejaring Pelayanan
 Sistim Informasi Manajemen
 Penyusunan Mikroplanning
 PelaksanaanVaksinasi
 Supervisi, Bimbingan teknis, monitoring
 Evaluasi Rapid ConvinienceAssesment/Survey cakupan, Post introduction Evaluation, Review Pelaksanaan

Pelaksanaan pemberian vaksinasi

1. Dosis administrasi : diberikan 2 (dua) dosis/orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan

2. Pemberi layanan imunisasi COVID-19 adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah, swasta maupun akademi/institusi Pendidikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI dan Polri dalam jejaring Public Private Mix (PPM)

3. Teknis dan tempat pelaksanaan pemberian imunisasi, berdasarkan kajian ITAGI:

a. Kelompok usia produktif berusia 18 – 59 tahun, dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah baik puskesmas, posbindu maupun RSUD/RSUP, kerjasama dengan klinik, klinik kantor/perusahaan, rumah sakit swasta, bidan praktek swasta dan lain – lain, termasuk pos – pos pelayanan imunisasi di tempat – tempat strategis

b. Kelompok penduduk dengan kormorbid berusia 18 – 59 tahun yang masih aktif/produktif sebaiknya dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah (puskesmas dan Rumah Sakit), klinik dan rumah sakit swasta.

Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

Memerlukan waktu 15 menit/orang

Pendaftaran
Pengukuran (tekanan darah, rapid test kolestrol, gula darah, dll)
Edukasi tentang Imunisasi COVID-19
Anamnesa (siapkan list daftar pertanyaan)
Penyuntikan
Informasi jadwal imunisasi selanjutnya

Catatan :

Pelayanan posbindu 5 jam/hari
Waktu pelayanan 15 menit
15 menit x 20 orang sehingga diperlukan 300 menit atau 5 jam.

Teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19

PELAYANAN IMUNISASI COVID-19 DI POS IMUNISASI (Posyandu, Posbindu, Sekolah dan Pos pos yang ditentukan)

Ruang/tenda/tempat yang cukup besar, sirkulasi udara yang baik. Bila ada kipas angin, letakkan di belakang petugas kesehatan agar arah aliran udara kipas angin mengalir dari tenaga kesehatan ke sasaran imunisasi;
Bersihkan ruang/tempat pelayanan imunisasi sebelum dan sesudah pelayanan dengan cairan disinfektan;
Fasilitas mencuci tangan pakaisabun dan air mengalir atau hand sanitizer;
Atur meja pelayanan antar petugas agar menjaga jarak aman 1 – 2 meter.
Ruang/tempat pelayanan imunisasi hanya untuk melayani orang sehat;
Jika memungkinkan sediakan jalan masuk dan keluar yang terpisah. Sasaran dan pengantar keluar dan masuk bergantian;
Tempat/ruang tunggu sebelum dan sesudah imunisasi terpisah. Tempat duduk dengan jarak aman antar tempat duduk 1 – 2 meter. Sesudah imunisasi sasaran menunggu selama 30 menit.

Contoh Pengaturan Ruang/ Tempat Pelayanan Imunisasi

Dalam pedomen teknis ini dipaparkan pula TIMELINE PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN IMUNISASI COVID-19, serta hasil survei yang dilakukan Kemenkes.

Diperlukan pelaksanaan survei persepsi masyarakat untuk vaksin COVID-19 (mempertimbangkan vaccine hesistancy di Indonesia)
Country readiness assesment dalam rangka menilai kesiapan pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 yang ditinjau dari berbagai aspek mulai dari tahap mikroplanning, pelaksanaan dan
monev
Pembentukan kelompok kerja tingkat nasional, provinsi/kab/kota dalam rangka koordinasi, harmonisasi pelaksanaan imunisasi COVID-19
Pelaksanaan Cost Effectivess Analysis (CEA) imunisasi COVID-19, apabila imunisasi COVID-19 akan masuk sebagai Program Imunisasi Nasional
Antispasi Komunikasi Risiko pelaksanaan baik isu halal-haram, kelompok antivaksin
Penguatan SDM melalui pelatihan dengan BPSDM dan Sistim Informasi kolaborasi dengan Pusdatin

Kesimpulan

 Grand Design Operasional Imunisasi disusun berdasarkan ketersediaan vaksin yang faktanya sampai saat ini cukup dinamis.
 Logistik coldchain diperkirakan memadai melihat ketersediaan vaksin yang bertahap, demikian pula jumlah dan rasioVaksinator
 Pelaksanaan tetap mempertimbangkan pelaksanaan imunisasi rutin yang saat ini cakupannya masih rendah.
 Penetapan Permenkes tentang PelaksanaanVaksinasi COVID-19, jabaran teknis dari Perpres.
 Perlu beberapa skema : imunisasi sebagai program, imunisasi pilihan skema sektor swasta, maupun sebagai bagian dari asuransi kesehatan
 Pencanangan imunisasi COVID-19 oleh Kepala Negara dalam rangka
mobilisasi komitmen pemerintah daerah