700 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemerintah telah memberikan relaksasi pembayaran pinjaman, subsidi bunga melalui KUR, bantuan modal kerja maupun mendorong pembelian barang dan jasa produksi dalam negeri serta produk UMKM

Jakarta : Wabah pandemi global Coronavirus (Covid-19) hingga saat ini masih melanda di banyak negara, termasuk Indonesia. Penanganan dilakukan dari sisi kesehatan yang juga sejalan dengan pemulihan dari sisi ekonomi. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah dijalankan sejak 2020 lalu.

Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.699,43 triliun untuk membiayai Program PEN dengan fokus pada intervensi kesehatan, program perlindungan sosial, dukungan UMKM dan padat karya/prioritas lainnya. Hingga 18 Juni 2021, realisasi anggaran PEN telah mencapai Rp.226,63 triliun atau 32,4% dari total anggaran.

“Pemerintah terus memonitor kendala-kendala yang muncul sehingga diharapkan proses realisasi PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dapat terus diakselerasi menyesuaikan situasi pandemi (Covid-19) yang dinamis”, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kamis (24/6:2021).

“Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat pemanfaatan anggaran, baik regular maupun melalui Program PEN”, jelasnya sebagai keynote speech Webinar Asian Development Bank (ADB) dengan tema Sustainable Post Pandemic Recovery di Jakarta.

Melalui program PEN, dampak negatif pandemi terhadap ketenagakerjaan juga mulai dapat dikurangi. Penduduk usia kerja yang terdampak pandemi menurun dari 29,12 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 19,10 juta orang pada Februari 2021.

“Pencapaian ini harus dijaga dan ditingkatkan ke depannya agar ekonomi dapat pulih lebih cepat. Untuk itu, Pemerintah juga telah menyiapkan 20 kegiatan yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja untuk 1,23 juta rakyat terdampak,” terangnya.

Beberapa proyek padat karya yang diterapkan, antara lain perbaikan tanggul, normalisasi dan pemeliharaan sungai, revitalisasi drainase, perbaikan lereng dan jembatan, bronjong, dan perkerasan bahu, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Pamsimas) atau SPAM perdesaan dan sanitasi perdesaan, serta pembangunan rumah khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pemerintah juga menyadari bahwa kalangan pelaku usaha khususnya UMKM memerlukan intervensi kebijakan agar bisa bertahan melewati pandemi Covid-19 ini.

Pemerintah telah memberikan relaksasi pembayaran pinjaman, subsidi bunga melalui KUR, bantuan modal kerja maupun mendorong pembelian barang dan jasa produksi dalam negeri serta produk UMKM.

Melengkapi upaya-upaya penanganan dampak pandemi dalam kerangka PEN, Pemerintah juga menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan optimal apabila ditopang oleh keberadaan infrastruktur yang memadai.

“Pembangunan infrastruktur tentu akan mendorong penciptaan lapangan kerja, mendorong daya kompetisi sehingga dapat mendatangkan investasi, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, tambahnya.

Pemerintah telah menetapkan 201 proyek infrastruktur dan 10 program pembangunan sektor sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total nilai investasi sekitar Rp.4.817 triliun.

Hal ini memperlihatkan konsistensi kebijakan untuk tetap berupaya keluar dari middle income trap. Diharapkan proyek dan program tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan dan distribusi ekonomi secara nasional.

“PSN juga diharapkan bisa meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi serta mengefisienkan biaya produksi dan logistik, sehingga produk Indonesia dapat bersaing lebih baik di pasar internasional”, tegasnya.

Pemerintah juga tetap menyadari dan peduli terhadap lingkungan, sehingga terus berupaya agar proses pembangunan dapat sejalan dengan target-target dalam Sustainable Development Goals(SDGs).

Kebijakan pembangunan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

“Kami juga melihat perkembangan teknologi digital telah memungkinkan terbangunnya infrastruktur cerdas, jadi dapat mengoptimalkan manfaat infrastruktur yang telah maupun sedang dibangun”, ujarnya.

Penggunaan teknologi digital juga telah terbukti bisa mengefektifkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, yang pada akhirnya bisa menurunkan biaya operasional penyediaan infrastruktur.

Perekonomian Indonesia diperkirakan akan mulai pulih di 2021 dan tumbuh pada kisaran 4,5%-5,3% per akhir tahun nanti.

Konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, serta didukung perbaikan struktur ekonomi dengan terbitnya UU Cipta Kerja, serta kebijakan penanganan pandemi dan program vaksinasi.

“Dalam webinar, kami berharap bisa muncul gagasan-gagasan kebijakan baru dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 serta mendorong pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan”, pungkasnya.

Webinar tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, Vice-President (VP)  for Knowledge Management and Sustainable Development ADB Bambang Susantono dan para ahli dari ADB lainnya sebagai narasumber.